bacakoran.co - kementerian dalam negeri (kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan layanan administrasi kependudukan (dukcapil) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah sumatera.

dukungan ini bukan hanya sebatas koordinasi, tetapi diwujudkan dalam bentuk langkah nyata untuk memastikan setiap warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan dapat segera memperoleh penggantian secara cepat, tepat, dan tanpa biaya.  

bencana yang melanda sejumlah daerah di sumatera telah menyebabkan banyak dokumen kependudukan warga hilang atau rusak.

dokumen seperti kartu keluarga, ktp elektronik, akta kelahiran, hingga akta kematian merupakan dokumen vital yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

menyadari pentingnya hal tersebut, kemendagri bergerak cepat dengan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendataan sekaligus mempercepat penerbitan dokumen baru bagi warga terdampak.  

menteri dalam negeri tito karnavian menjelaskan bahwa sejak pertengahan november, tepatnya tanggal 15 november, kemendagri telah membentuk sembilan tim khusus yang langsung diterjunkan ke lapangan.

tim ini bertugas mendata seluruh dukcapil di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

dari hasil pendataan, diketahui bahwa sebagian besar layanan dukcapil masih dapat beroperasi dengan baik, meskipun terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala serius.

tito menyebutkan bahwa hanya tiga dukcapil yang benar-benar tidak berjalan, yaitu di aceh tamiang, aceh timur, dan kota langsa.  

sementara itu, di wilayah sumatera utara, seperti tapanuli, layanan dukcapil tetap berjalan normal.

di kota sibolga sempat terjadi kendala kecil, namun segera diperbaiki sehingga layanan kembali pulih.

adapun di sumatera barat, tidak ditemukan kerusakan peralatan dukcapil sehingga pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan lancar.

hal ini menunjukkan bahwa meskipun bencana menimbulkan dampak besar, sebagian besar sistem administrasi kependudukan masih mampu bertahan dan berfungsi dengan baik.  

hingga akhir desember 2025, kemendagri telah berhasil menerbitkan sebanyak 63.230 dokumen kependudukan bagi warga terdampak.

dokumen yang diproduksi meliputi kartu keluarga, ktp elektronik, akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat.

semua layanan ini diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya apa pun. tito menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya penggantian dokumen, karena seluruh proses ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.  

“dokumen yang sudah diproduksi mencapai 63.230 dan semuanya gratis. mulai dari kartu keluarga, ktp elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat,” jelas tito.

ia menambahkan bahwa kemendagri akan terus melanjutkan upaya ini hingga seluruh warga terdampak kembali memiliki dokumen resmi yang diperlukan.  

langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pascabencana.

dengan adanya dokumen kependudukan yang valid, warga dapat kembali mengakses layanan publik, memperoleh bantuan sosial, serta menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dengan lebih lancar.

kehilangan dokumen kependudukan sering kali menjadi hambatan besar bagi masyarakat, sehingga pemulihan layanan dukcapil menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.  

selain itu, upaya ini juga menunjukkan bahwa negara hadir dalam situasi krisis dengan memberikan solusi konkret.

pemulihan dokumen kependudukan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pemulihan hak-hak dasar warga negara.

dengan adanya dokumen resmi, identitas warga kembali diakui secara hukum, sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik.  

tito menegaskan kembali bahwa seluruh proses penggantian dokumen kependudukan dilakukan tanpa pungutan biaya.

“kami akan terus bekerja membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar mereka kembali memiliki data kependudukan. sekali lagi, ini tidak dipungut bayaran,” tegasnya.  

dengan langkah ini, kemendagri berharap masyarakat terdampak bencana di sumatera dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan normal.

pemulihan layanan dukcapil menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi pascabencana, sekaligus memastikan bahwa hak-hak kependudukan warga tetap terpenuhi.