bacakoran.co - wakil menteri haji dan umrah republik indonesia (wamenhaj) dahnil anzar simanjuntak menerangkan bahwa proses penyiapan ibadah haji kini memasuki fase krusial. ini karena kemenhaj sedang memasuki tahapan pengadaan layanan haji.

mulai dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah. momen ini, ingatnya, rawan disusupi kepentingan tidak sehat.  

“sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” ingatnya.

wamenhaj mengakui bahwa masih menerima laporan adanya indikasi upaya cashback, rente, dan intervensi terhadap proses pengadaan. bahkan tak segan-segan mencatut nama pimpinan kementerian.

“saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan menteri maupun wakil menteri,” ungkapnya.

dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama menteri haji dan umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah presiden. yaitu untuk memastikan seluruh jajaran kementerian haji terbebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

“pak menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah presiden agar kementerian haji dan seluruh personelnya benar-benar bersih dari praktik korupsi dan rente,” tegasnya.

sebagai bentuk keseriusan, sejak awal kementerian haji dan umrah telah melibatkan kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan seluruh proses perhajian. 

wamenhaj dahnil menegaskan bahwa dirinya bersama menteri haji dan umrah berkomitmen penuh menjalankan amanah presiden.-kemenhaj-

karena itu, wamenhaj secara terbuka meminta penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.

"saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. jangan ragu kejaksaan. tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas dahnil.

ia menambahkan, ketegasan tersebut juga berlaku apabila pelaku berasal dari internal kementerian haji dan umrah sendiri.

“bahkan jika mereka berasal dari internal kementerian haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” ujarnya.

wamenhaj memastikan bahwa seluruh instruksi presiden prabowo akan dijalankan secara konsisten, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan bersih, transparan, berintegritas. kemudian terbebas dari praktik kartel dan rente sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu.

kata wamenhaj dahnil, ini bagian dari komitmen penuh kementerian haji dan umrah ri dalam menindaklanjuti instruksi presiden republik indonesia, prabowo subianto, yang disampaikan dalam taklimat awal tahun bersama presiden dan jajaran kabinet di hambalang, bogor, selasa (7/1/2026).

wamenhaj menyampaikan bahwa dari berbagai arahan presiden prabowo, terdapat satu pesan utama yang berulang kali ditekankan, yakni keseriusan presiden dalam melakukan bersih-bersih tata kelola negara, termasuk pada sektor perhajian.

“presiden prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama gus irfan, presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar dahnil.

ia menegaskan bahwa presiden secara eksplisit menghendaki kementerian haji dan umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi dan rente, serta bebas dari praktik-praktik amoral yang mencederai amanah pelayanan jamaah.

“presiden ingin kementerian haji dan umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” tegasnya.