bacakoran.co -- kejaksaan negeri (kejari) sumatera selatan, rabu malam 7 januari 2026 akhirnya memberikan keterangan pers terkait penjemputan salah seorang oknum dari fraksi partai gerindra, (sebelumnya diinisialkan ys).

yansori sebelumnya dijemput tim kejari ogan ilir di gedung dprd usai menghadiri rapat paripurna peringatan hari ulang tahun (hut) kabupaten ogan ilir ke-22.

yansori ternyata telah ditetapkan sebagai terkait p di kecamatan indra utara, kabuten ogan ilir.

perbuatan itu diduga dilakukan yansori ketika menjabat sebagai kepala desa pulau kabal kabupaten ogan ilir tahun 2008-2022 dengan menerbitkan surat pengakuan hak (sph) atas tanah negara.

bahkan informasinya, tanaha negara yang menjadi perkara kasus ini berada di 3 desa di kabupaten ogan ilir dan 1 desa di kabupaten muara enim. akibat perbuatannya itu, menimbulkan kerugian negara  rp 10,584,288,000 atau rp 10,5 miliar.

kepala kejari ogan ilir, hm musa menegaskan  bahwa penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat penetapan tersangka nomor: tap-01/l.6.24/fd.1/01/2026 tanggal 7 januari 2026.

"pada hari 7 januari 2026,  kejaksaaan negeri ogan ilir telah menetapkan satu orang tersangka dalam  perkara yang saat ini sedang bergulir di peradilan yaitu tentang tindak pidana korupsi penyerobotan tanah negara di kecamatan indra utara, kabuten ogan ilir provinsi sumatera selatan oleh oknum kades,"jelasnya.

"berdasarkan surat perintah penyidikan, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana yang telah diatur dalam kuhap dan telah menetapkan  tersangka ys selaku kepala desa pulau kabal kabupaten ogan ilir tahun 2008-2022 yang saat ini merupakan anggota dprd aktif,"urainya.

"terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung 7 januari 2026 sampai dengan 26 januari 2026 di rutan pakjo palembang,"tegasnya.

ditambahkan musa, dalam perkara ini pihaknya telah memeriksa 62 orang saksi.  "sebelumnya tersangka juga telah dipiksa sebagai saksi.  dan berdasarkan hasil penelitian serta hasil gelar perkara disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan (ys) terlibat dalam dugaan perkara dimaksudnya,"ungkapnya.

lebih lanjut musa mengatakan, tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi. tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 kuhp.

"atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,"katanya.

selain itu, tersangka juga disangkakan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan  ancaman  minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun. 

"adapun modus operandinya, bahwa tersangka ys selaku kepala desa pulau kabal di kabupaten onggan ilir tahun 2008 sampai dengan 2022 telah menerbitkan surat pengakuan hak atau sph atas tanah yang termasuk kawasan hutan di wilayah perbatasan kabupaten muara enim dan kabupaten ogan ilir,"ungkapnya.

atas sph yang diterbitkan tersebut tersangka ys juga membantu menjualkan kepada beberapa pihak atau saksi tersangka ys mendapatkan fee.  "fee yang diterima tersangka secara keseluruhan rp 1,4 miliar lebih,"ujarnya seraya menambahkan jika jual beli itu dilakukan orang pribadi alias bukan perusahaan.

atas perbuatan tersangka tersebut menurut musa, berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak bpkp,  jumlah kerugian negara  negara sebesar rp 10,584,288,000. "dan terhadap kerugian negara tersebut tersangka ys juga telah melakukan penitipan pengembalian uang sebesar 600 juta rupiah kepada kejari ogan ilir,"jelasnya.

musa menegaskan jika kasus ini terus bergulir, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain "sekarang sudah 2 tersangka,"ujarnya.