bacakoran.co - program penyaluran makan bergizi gratis (mbg) yang digagas pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak indonesia ternyata tidak selalu diterima dengan tangan terbuka.

di kabupaten banyuwangi, jawa timur, sejumlah sekolah, terutama sekolah-sekolah elit dengan jumlah siswa mencapai ribuan, dilaporkan menolak untuk menerima program tersebut.

informasi ini disampaikan oleh beberapa kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) kepada wakil kepala badan gizi nasional (bgn), nanik sudaryati deyang, dalam sebuah forum koordinasi dan evaluasi yang melibatkan forkompimda, kasatpel, yayasan, mitra, korwil, serta seluruh kepala sppg di wilayah tersebut.

menanggapi laporan tersebut, nanik menegaskan bahwa tidak boleh ada unsur pemaksaan terhadap sekolah mana pun untuk menerima penyaluran mbg.

ia meminta seluruh jajaran sppg agar menghormati keputusan masing-masing sekolah.

menurutnya, program ini memang dirancang untuk memberikan manfaat berupa makanan bergizi kepada anak-anak indonesia, tetapi sifat penerimaannya tetap sukarela.

artinya, sekolah memiliki hak penuh untuk menentukan apakah mereka ingin ikut serta atau tidak dalam program tersebut.

dalam keterangannya, nanik menjelaskan bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk memastikan tidak ada satu pun anak indonesia yang kekurangan gizi.

program mbg diharapkan menjadi solusi agar anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, bisa mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi secara gratis.

namun, ia juga menyadari bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang siswanya berasal dari keluarga mampu, sehingga pihak sekolah merasa tidak perlu menerima bantuan tersebut.

“kalau ada sekolah yang tidak mau menerima mbg, karena misalnya para siswanya adalah anak-anak orang mampu, ya tidak apa-apa. kepala sppg tidak boleh memaksa,” ujar nanik.

lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga citra program ini agar tidak menimbulkan kesan negatif.

jangan sampai ada anggapan bahwa sekolah yang menolak mbg dianggap tidak mendukung program pemerintah.

menurut nanik, hal tersebut tidak benar dan tidak seharusnya menjadi masalah.

justru, ia mengingatkan agar semua pihak menghormati keputusan masing-masing sekolah, karena tujuan utama dari mbg adalah membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

dengan demikian, sekolah yang menolak tidak berarti menghambat jalannya program, melainkan hanya menegaskan bahwa mereka tidak termasuk dalam kelompok sasaran utama.

nanik juga menegaskan kembali bahwa badan gizi nasional tidak memiliki kebijakan untuk memaksa sekolah menerima mbg.

semua pihak yang terlibat, terutama kepala sppg, harus memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan penuh keikhlasan, tanpa intimidasi, dan tanpa tekanan.

ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mbg adalah program sukarela yang ditujukan untuk kebaikan bersama, dan keberhasilan program ini tidak diukur dari jumlah sekolah yang menerima.

melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi.