jakarta, bacakoran.co - isu kelangkaan bahan bakar minyak (bbm) di sejumlah sempat memicu keresahan publik.

namun pemerintah menegaskan kondisi tersebut tidak mencerminkan gangguan pasokan nasional.

(esdm) bahlil lahadalia memastikan di dalam negeri masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

pernyataan itu disampaikan bahlil saat berada di kompleks istana kepresidenan, jakarta, rabu (11/2/2026).

ia menegaskan bahwa seluruh jenis bbm utama masih tersedia di spbu pemerintah maupun swasta.

“saya pikir semuanya ada ya, ron 92, ron 95, ron 98, semuanya ada kok. solar juga ada. jadi tinggal dilakukan b2b (business to business) saja,” ujar bahlil.

bahlil menilai, apabila terjadi kekosongan bbm di spbu tertentu, hal tersebut lebih berkaitan dengan pola distribusi dan keputusan bisnis masing-masing badan usaha.

menurutnya, kerja sama antarperusahaan menjadi kunci agar pasokan tetap terjaga tanpa harus menunggu proses impor.

kelangkaan bbm yang sempat terjadi di spbu shell pun memunculkan pertanyaan publik, pemerintah menilai persoalan tersebut tidak lepas dari proses perizinan impor bbm yang hingga kini belum rampung.

terkait hal itu, bahlil menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut proses perizinan impor bbm untuk shell.

“nanti coba saya cek ya,” kata bahlil singkat.

sebelumnya, direktur jenderal minyak dan gas bumi kementerian esdm, laode sulaeman, juga membenarkan bahwa izin impor bbm untuk memenuhi kebutuhan spbu shell memang belum diterbitkan.

ia menegaskan proses evaluasi masih berjalan hingga awal 2026.

“ya, kami evaluasi. sedang dievaluasi (izin impor bbm-nya),” ujar laode saat ditemui di kantor kementerian esdm, jakarta, jumat (6/2/2026).

laode menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak pemenuhan pasokan oleh shell pada periode sebelumnya.

salah satu catatan pemerintah adalah keterlambatan persetujuan pembelian bbm melalui pt pertamina saat terjadi kelangkaan bbm di spbu swasta pada kuartal akhir 2025.

“kan shell itu terakhir kan menyetujui proses pembelian (bbm). jadi, ya, kami evaluasi,” kata laode.

belum terbitnya izin impor tersebut membuat shell belum dapat mendatangkan bbm dari luar negeri secara mandiri.

dampaknya, distribusi ke jaringan spbu shell belum dapat berjalan optimal sehingga memicu kekosongan di sejumlah titik.

laode juga menyebut, skema kuota impor bbm swasta pada 2026 kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, meskipun pada 2025 lalu pemerintah sempat menaikkan kuota impor bbm swasta sekitar 10 persen dibanding 2024.

“kuotanya? satu kata, mirip tahun 2025,” ujarnya.

pemerintah menegaskan, evaluasi izin impor ini dilakukan untuk memastikan tata kelola energi nasional berjalan tertib dan berkeadilan.

di sisi lain, masyarakat diimbau tidak panik karena pasokan bbm secara nasional dipastikan tetap aman dan terkendali.

dengan penjelasan ini, pemerintah berharap isu kelangkaan bbm di spbu tertentu tidak berkembang menjadi kegaduhan publik, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola distribusi bbm di sektor swasta ke depan.