bacakoran.co - menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) pratikno menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi yang sedang dirancang pemerintah harus belajar dari pengalaman masa pandemi covid-19.

pada masa itu, masyarakat dipaksa beradaptasi dengan pola kerja dan belajar jarak jauh, sehingga pemerintah memiliki banyak data mengenai konsumsi energi, mobilitas, serta dampak sosial yang muncul.

oleh karena itu, menurut pratikno, kebijakan efisiensi energi tidak boleh disusun secara tergesa-gesa, melainkan harus berbasis data yang akurat agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.  

"langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar menko pratikno dalam antara, senin (23/3/2026).  

ia menambahkan, kebijakan penghematan energi tidak boleh mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.

dalam sektor pendidikan, pemerintah merencanakan penerapan metode pembelajaran jarak jauh (pjj) yang akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.

untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung, seperti laboratorium atau keterampilan teknis, pembelajaran tetap diarahkan agar berlangsung tatap muka.

pemerintah juga tengah membahas isu strategis lain, seperti distribusi program makan bergizi gratis (mbg) dan pembiayaan akses internet bagi siswa, agar kebijakan efisiensi energi tidak menghambat hak belajar anak-anak.  

selain pendidikan, strategi penghematan energi juga akan diterapkan lintas instansi.

pemerintah menyepakati beberapa langkah, antara lain penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (asn), pemanfaatan platform digital untuk mengurangi kebutuhan tatap muka, serta pembatasan perjalanan dinas.

kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada april 2026.

"koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," kata pratikno. 

menariknya, kebijakan efisiensi energi bukan hanya wacana di indonesia.

sejumlah negara asia tenggara juga menerapkan langkah serupa akibat keterbatasan pasokan minyak di selat hormuz.

filipina, misalnya, mengurangi hari kerja kantor pemerintahan menjadi empat hari dalam seminggu.

thailand dan vietnam mendorong pegawai untuk bekerja dari rumah serta membatasi perjalanan dinas.

myanmar bahkan memberlakukan sistem bergantian hari berkendara.

perdana menteri thailand anutin charnvirakul mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara vietnam mulai menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakar.  

dengan berbagai langkah tersebut, terlihat bahwa efisiensi energi kini menjadi agenda bersama di kawasan asia tenggara.

indonesia melalui menko pmk pratikno menekankan pentingnya kebijakan yang terukur, berbasis data, dan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan energi dengan keberlangsungan aktivitas masyarakat.

kebijakan ini masih berupa wacana, namun jelas menunjukkan arah baru pemerintah dalam menghadapi tantangan energi global.