, palembang - ke-xxxviii dprd provinsi sumatera selatan yang digelar pada 29 juni 2026 menjadi forum penting untuk mengulas kondisi keuangan daerah. agenda rapat berisi jawaban gubernur sumsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2025. rapat dipimpin wakil ketua dprd sumsel raden gempita bersama ilyas panji alam, sementara jawaban gubernur dibacakan sekretaris daerah sumsel, dr. h. edward chandra.

menanggapi pandangan fraksi partai golkar, pemerintah provinsi sumsel menegaskan komitmennya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat melalui penguatan pendapatan asli daerah (pad). strategi yang dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan perpajakan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah.

selain itu, evaluasi target pendapatan dilakukan secara berkala dengan membandingkan target dan realisasi agar kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan kondisi riil.

terkait belum tersalurkannya dana transfer bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemprov sumsel menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena pemerintah harus lebih dahulu memenuhi belanja wajib dan belanja yang bersifat mengikat.

akibatnya, pembayaran dana transfer kepada daerah terpaksa ditunda. meski demikian, pemerintah memastikan seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan secara bertahap. “kami berkomitmen melunasi seluruh kewajiban secara bertahap,” tegas sekda edward chandra.

pemerintah juga memberikan penjelasan mengenai rendahnya realisasi belanja modal. menurutnya, sejumlah pembayaran baru dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai, termasuk melalui proses pemeliharaan, audit, dan pemeriksaan akhir terhadap paket pekerjaan.

adanya penyesuaian volume pekerjaan di lapangan juga menyebabkan nilai pembayaran mengalami perubahan. sementara itu, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar rp209,73 miliar antara lain berasal dari belanja modal tanah yang pelaksanaannya tertunda.

menjawab fraksi gerindra, pemprov sumsel menjelaskan bahwa target pendapatan telah disusun berdasarkan potensi riil, tren historis, proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional, serta asumsi makro yang berlaku saat penyusunan apbd.

meski realisasi belanja daerah baru mencapai 88,66 persen, pemerintah menilai sebagian besar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai target. penurunan nilai aset dipengaruhi proses penghapusan aset, sedangkan kenaikan nilai kewajiban terutama berasal dari utang bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang kini sedang diproses pembayarannya melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.

sementara itu, fraksi nasdem menyoroti optimalisasi penyerapan anggaran, khususnya belanja modal yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian seluruh rekomendasi badan pemeriksa keuangan (bpk) menjadi prioritas agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.

pemerintah juga menjelaskan bahwa penyusunan proyeksi pendapatan daerah selalu didasarkan pada realisasi semester pertama tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan apbd.

kepada fraksi pdi perjuangan, pemprov sumsel menjelaskan bahwa belum tercapainya target pad dipengaruhi kondisi ekonomi nasional dan daerah yang masih berfluktuasi sehingga berdampak pada kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya.

kondisi tersebut turut memengaruhi penyerapan belanja daerah serta meningkatnya nilai kewajiban pemerintah yang saat ini terus diupayakan penyelesaiannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

fraksi demokrat memberikan perhatian khusus terhadap struktur utang daerah yang berdasarkan hasil audit bpk ri mencapai sekitar rp1,79 triliun. pemerintah menjelaskan utang tersebut terdiri dari utang belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, belanja modal, belanja bagi hasil, serta bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota.

dari total utang tahun 2024 sebesar rp1,29 triliun, pemerintah telah membayar rp1,23 triliun hingga akhir 2025 sehingga masih tersisa sekitar rp52,27 miliar. sementara itu, pada tahun anggaran 2025 kembali muncul tambahan kewajiban akibat adanya belanja yang belum dapat dibayarkan.

pemprov juga menegaskan evaluasi terhadap seluruh bumd terus dilakukan setiap tahun agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap pad, diiringi berbagai program strategis seperti gerakan sumsel mandiri pangan, program 100 ribu sultan muda sumsel, revitalisasi pasar tradisional, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

menanggapi pandangan fraksi pkb, pemprov menjelaskan digitalisasi pengelolaan aset daerah terus diperkuat melalui sistem informasi aset pemerintah sumsel (siap sumsel), sementara pembentukan badan layanan umum daerah (blud) dipastikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

sedangkan terhadap pandangan fraksi pks dan pan, pemerintah menyampaikan bahwa penerapan identitas kependudukan digital (ikd) terus didorong melalui surat edaran gubernur, penyelesaian persoalan batas wilayah masih berlangsung bersama pemerintah pusat, termasuk persoalan penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian sengketa kud marga mulya yang saat ini masih berproses secara hukum.

pemerintah juga memastikan akan mengoptimalkan kontribusi bumd melalui penguatan tata kelola perusahaan serta menindaklanjuti pengaduan terkait uang komite sekolah melalui dinas pendidikan dan inspektorat provinsi sumatera selatan.(iol)