bacakoran.co – menteri keuangan purbaya yudhi sadewa akhirnya buka suara dan membantah keras isu yang beredar di media sosial mengenai besaran gaji manajer koperasi desa merah putih yang disebut mencapai angka rp16,25 juta per bulan.
pemerintah menilai angka tersebut terlalu fantastis dan tidak masuk akal untuk disetujui, mengingat operasional koperasi pada tahap awal masih sepenuhnya mengandalkan kucuran dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
viral rincian gaji fantastis di media sosial
kabar mengenai tingginya penghasilan manajer koperasi desa merah putih (kdkmp) ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.
publik dibuat geger dengan beredarnya sebuah rincian yang mengklaim bahwa total penghasilan posisi tersebut menembus angka rp16,25 juta setiap bulannya.
berdasarkan narasi yang beredar luas, angka belasan juta tersebut bukan sekadar gaji tunggal, melainkan gabungan dari berbagai komponen tunjangan yang sangat menggiurkan.
rincian klaim tersebut terdiri atas gaji pokok sebesar rp8 juta, ditambah dengan tunjangan jabatan senilai rp2 juta.
tidak berhenti di situ, ada pula insentif kinerja sebesar rp1,5 juta, tunjangan kesehatan rp750 ribu, uang makan rp1 juta, tunjangan komunikasi rp500 ribu, serta uang transportasi senilai rp1 juta.
bantahan keras menteri keuangan
menanggapi kehebohan publik, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa segera melakukan klarifikasi terkait besaran honorarium tersebut.
ia menegaskan bahwa informasi yang terlanjur viral di masyarakat tersebut tidaklah benar.
menurutnya, besaran gaji yang dinarasikan sangat berlebihan dan pemerintah sendiri belum menetapkan angka final terkait standar penghasilan bagi manajer koperasi tingkat desa tersebut.
"kalau rp16 juta pasti salah, kegedeankayaknya … kalau segitu ya kita tidak setujui saja selesai," ujar purbaya.
lebih lanjut, purbaya menjelaskan bahwa saat ini standar gaji untuk posisi manajer masih dalam tahap perumusan dan pembahasan yang mendalam di tingkat internal pemerintah.
ada kemungkinan besar bahwa patokan penghasilan akan dirasionalisasi dan merujuk pada standar kewajaran upah yang berlaku di masing-masing provinsi.
"(akan disesuaikan) ump katanya. tapi saya belum lihat angkanya. saya tunggu nanti seperti apa," ujar purbaya.
pemerintah sebelumnya telah menetapkan kebijakan bahwa gaji manajer kdkmp memang akan bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
namun, dukungan finansial ini dirancang hanya sebagai skema jembatan atau masa transisi operasional.
gaji tersebut akan ditopang oleh negara secara khusus untuk dua tahun pertama masa operasional koperasi desa.
