BACAKORAN.CO -- Empat dari sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Muara Enim menyoroti turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kritik itu mengemuka dalam Rapat Paripurna XII Masa Rapat ke-2 Masa Sidang ke-3 DPRD Muara Enim, Rabu (5/8/2026), saat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Muara Enim dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Hadiono didampingi Ketua DPRD Deddy Arianto Sutopo, Wakil Ketua II Liono Basuki, dan Wakil Ketua III Nino Andrian. Hadir pula Plt Bupati Muara Enim Hj Sumarni, anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran kepala OPD.

Fraksi PAN menjadi salah satu yang paling keras menyoroti penurunan opini tersebut. Melalui juru bicaranya, Yones Tober Simamora, PAN menilai perubahan dari WTP ke WDP merupakan kemunduran serius dalam tata kelola keuangan daerah.

BACA JUGA:Paripurna di DPRD Muara Enim Memanas, Debat Justru Soal Legalitas Rapat

BACA JUGA:KPK Perpanjang Penahanan Bupati Muara Enim Edison

“Pada periode-periode sebelumnya Kabupaten Muara Enim menerima predikat WTP, namun di tahun ini turun menjadi WDP. Ini merupakan prestasi buruk yang sangat memprihatinkan,” ujar Yones.

PAN meminta Plt Bupati Muara Enim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dan mengambil langkah konkret, bukan sekadar menjalankan tugas yang bersifat formalitas maupun seremonial.

Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan serupa. Sheri Yosy Maser menegaskan bahwa opini WDP menunjukkan masih adanya permasalahan material maupun ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bersama bagi kita untuk mengembalikan pencapaian Kabupaten Muara Enim ke arah yang lebih baik,” katanya.

BACA JUGA:Honda EM1 e: Motor Listrik Hemat Biaya, Praktis, dan Stylish untuk Anak Kota!

BACA JUGA:Buntut Hina Pasien BPJS 'Bodoh' Dokter Tamara Terancam Sanksi Berat, Ini Kronologinya

PKS mendorong seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti dan meminta pemerintah daerah bersama seluruh OPD meningkatkan kualitas penyusunan serta pengelolaan laporan keuangan agar opini WTP dapat kembali diraih.

Fraksi PKB melalui Farhan menyebut penurunan opini WTP menjadi WDP di Muara Enim sebagai peringatan serius terhadap tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, persoalan itu tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata.

“Pemerintah daerah harus memperkuat kepatuhan administrasi, ketertiban pengelolaan keuangan, dan sistem pengendalian internal sehingga opini WTP dapat kembali diraih,” ujarnya.

Sorotan juga datang dari Fraksi Demokrat Persatuan Nurani Rakyat. H Nisrin meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka akar persoalan yang menyebabkan opini WDP, siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan, dan target waktu penyelesaiannya.

BACA JUGA:IRT Muara Enim Diciduk, Polisi Sita Sabu 3,40 Gram

BACA JUGA:Timnas Basket 3x3 Putri Mantapkan Permainan di Singapore Stop, Begini Kata Pelatihnya

“Tujuan utama bukan sekadar mengembalikan predikat WTP, tetapi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh,” tegas Nisrin.

Rapat Paripurna DPRD Muara Enim akan dilanjutkan pada Kamis (6/8/2026) dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Muara Enim terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Meta Description: Empat fraksi DPRD Muara Enim mengkritik turunnya opini BPK dari WTP ke WDP dan mendesak Plt Bupati melakukan pembenahan total tata kelola keuangan.

Tag: Muara Enim, DPRD Muara Enim, BPK, WTP, WDP, APBD 2025, LKPD, Sumatera Selatan

Keyword Turunan: penurunan opini WTP menjadi WDP Muara Enim, rapat paripurna DPRD Muara Enim 2026, temuan BPK LKPD Muara Enim 2025, tata kelola keuangan daerah Muara Enim, pertanggungjawaban APBD Kabupaten Muara Enim.