bacakoran.co – komisi pemberantasan korupsi () akan berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang terdampak gempa di nusa tenggara timur (ntt).

langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan bagi korban bencana tersalurkan dengan tepat dan tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan bantuan.

ketua kpk setyo budiyanto mengatakan koordinasi akan dilakukan bersama kedeputian koordinasi dan supervisi (korsup) serta kedeputian terkait lainnya.

“tentu kami bersama dengan kedeputian korsup, yang langsung berinteraksi dengan pemerintah daerah,” ujar setyo kepada wartawan di gedung merah putih kpk, kuningan, jakarta selatan, senin (17/8/2026).

kpk pastikan bantuan ntt tepat sasaran

pengawasan bantuan menjadi perhatian penting karena kebutuhan masyarakat meningkat setelah bencana.

kpk ingin memastikan proses distribusi bantuan berjalan transparan. bantuan juga diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang terdampak.

koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam penanganan bencana.

selain berkoordinasi dengan pemda, kpk juga akan melibatkan kedeputian lain sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

kpk sampaikan empati untuk korban gempa ntt

dalam momentum hut ke-81 republik indonesia, kpk turut menyampaikan doa bagi masyarakat ntt yang terdampak gempa.

setyo budiyanto menyampaikan empati dan solidaritas atas nama seluruh keluarga besar kpk.

“semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan jalan untuk segera bangkit kembali,” katanya.

menurut setyo, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan dukungan bersama. pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat dapat mengambil peran dalam membantu proses pemulihan.

kpk siapkan bantuan untuk warga terdampak

setyo juga telah menginstruksikan sekretaris jenderal kpk cahya hardianto harefa untuk mengoordinasikan pengumpulan bantuan.

bantuan tersebut dapat berupa uang maupun barang yang nantinya disalurkan ke wilayah terdampak.

kpk berupaya memberikan bantuan sesuai kemampuan lembaga.

“kami usahakan bisa membantu semaksimal mungkin, dan semampu kami,” ujar setyo.

bantuan barang juga menjadi salah satu opsi yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

bukan kali pertama kpk bantu korban bencana

langkah solidaritas tersebut bukan pertama kalinya dilakukan kpk.

setyo menyebut kpk sebelumnya juga pernah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana di aceh, sumatera utara, dan sumatera barat.

pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar bagi kpk untuk kembali mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

di sisi lain, pengawasan terhadap bantuan tetap menjadi bagian penting agar penyalurannya berlangsung sesuai aturan.

pengawasan bantuan jadi bagian pencegahan korupsi

penanganan bencana membutuhkan gerak cepat. namun, kecepatan distribusi bantuan tetap harus disertai transparansi dan akuntabilitas.

koordinasi kpk dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan tersebut.

dengan begitu, bantuan yang dihimpun dari pemerintah, lembaga, maupun masyarakat dapat sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

bagi korban gempa ntt, bantuan bukan hanya soal nilai materi. dukungan tersebut juga menjadi bentuk solidaritas nasional di tengah situasi sulit.

kesimpulan

kpk akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terdampak gempa ntt untuk mengawal penyaluran bantuan sekaligus mencegah potensi penyelewengan.

selain melakukan pengawasan, kpk juga menyiapkan bantuan berupa donasi maupun barang bagi masyarakat terdampak. langkah ini menjadi bentuk empati dan solidaritas kpk terhadap warga ntt yang sedang menjalani masa pemulihan.