bacakoran.co – program makan bergizi gratis () kembali menjadi perbincangan di media sosial setelah mengkritik sikap terhadap guru yang ikut mengawal pelaksanaan program di sekolah. ia menilai guru seharusnya mendapat apresiasi, bukan dituding sebagai pihak yang memperbesar persoalan di media sosial.

unggahan tersebut dipublikasikan pada kamis, 17 september 2026. kritik itu kemudian mendapat beragam tanggapan dari warganet, mulai dari dukungan terhadap guru hingga seruan untuk mengevaluasi kualitas satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg).

kritik monica terhadap pernyataan kepala bgn

dalam unggahannya, monica menyoroti sejumlah peran guru dalam pelaksanaan mbg. menurutnya, guru tidak hanya menjalankan tugas mengajar, tetapi juga membantu menyiapkan kelas, mendampingi siswa saat makan, memberikan edukasi gizi, serta menjadi pihak pertama yang menerima laporan persoalan di sekolah.

ia menilai pernyataan yang mengaitkan ramainya kritik mbg dengan guru, orang tua, dan lsm berpotensi melukai perasaan tenaga pendidik.

“sangat disayangkan, alih-alih mendapat apresiasi, guru justru dituding sebagai pihak yang membuat ramai di media sosial.”

monica kemudian menyampaikan tiga hal yang menurutnya perlu diperhatikan kepala bgn, yaitu menjaga empati terhadap guru, menghargai kontribusi sukarela tenaga pendidik, serta memprioritaskan evaluasi kualitas sppg.

kritik tersebut muncul setelah kepala bgn sudaryono menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, dan sejumlah pihak lsm sebagai kelompok yang ikut membuat persoalan mbg ramai di media sosial. pernyataan sudaryono tersebut diberitakan sejumlah media pada 14–15 september 2026. 

warganet soroti tanggung jawab dan keamanan mbg

unggahan monica memicu respons dari sejumlah pengguna x. sebagian warganet menyatakan dukungan terhadap guru dan menyoroti risiko yang dapat muncul ketika tanggung jawab pelaksanaan mbg di sekolah tidak dibagi secara jelas.

akun @hendra637994 menyinggung persoalan kesejahteraan guru honorer. ia juga mempertanyakan kemungkinan beban risiko keracunan mbg justru dibebankan kepada guru.

sementara itu, akun @imminentadi menyerukan kerja sama antara guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan dinas pendidikan untuk menghadapi sppg yang dinilai bermasalah.

akun @zofr4iw3nk bahkan menyerukan penolakan terhadap program mbg. namun, pernyataan tersebut merupakan pendapat individu di media sosial dan tidak mewakili sikap seluruh orang tua, siswa, maupun tenaga pendidik.

berbeda dengan komentar tersebut, akun @rahadi0816 menekankan pentingnya mendengarkan guru karena mereka dinilai memahami kondisi serta kebutuhan siswa di sekolah.

bgn telah mengambil langkah terhadap sppg

di tengah perdebatan mengenai pelaksanaan mbg, bgn mengumumkan sejumlah langkah terkait keamanan pangan dan standar higiene sanitasi.

dalam siaran pers tertanggal 16 september 2026, bgn menyatakan menghentikan sementara operasional 1.276 sppg yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik higiene sanitasi (slhs). rinciannya mencakup sppg yang masih dalam proses pendaftaran, tidak memenuhi syarat, serta belum terkonfirmasi status slhs-nya. 

sebelumnya, bgn juga mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur sppg yang belum mendaftarkan slhs pada 7 september 2026. 

pada 15 september 2026, sudaryono turut meminta kepala sekolah dan guru menolak makanan mbg apabila wadah makanan tidak memiliki label waktu yang jelas. 

langkah tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi bagian dari evaluasi program. meski demikian, efektivitas pengawasan, mekanisme pelaporan, dan pembagian tanggung jawab antara sppg serta sekolah tetap menjadi hal yang perlu diperjelas kepada publik.

polemik mbg dan peran guru

perdebatan di media sosial memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai cara merespons kritik terhadap program mbg. pihak yang mengkritik menekankan pentingnya transparansi, keamanan pangan, dan perlindungan siswa serta guru.

di sisi lain, bgn menyatakan program tetap berjalan dan mengambil tindakan terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan. penilaian terhadap setiap dugaan keracunan perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan informasi resmi, bukan hanya unggahan media sosial.

dalam konteks tersebut, kritik monica berfokus pada perlunya komunikasi yang lebih empatik dengan guru. sementara itu, respons warganet memperlihatkan tuntutan agar evaluasi sppg dan keamanan makanan menjadi perhatian utama.

catatan: unggahan monica dan komentar warganet merupakan pandangan pengguna media sosial. pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh sppg bermasalah atau menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kasus keracunan tertentu.