BACAKORAN.CO - Nusron Wahid menegaskan, pihaknya belum menemukan adanya sertifikat soal pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), tepatnya di Desa Mauk Barat, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pagar laut membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) yang berstatus ilegal masih dalam penyeledikan.
"Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu, di sini (sertifikat) belum ada," kata Nusron.
Dia menyampaikan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemeriksaan satu per satu kepada 16 desa dan enam kecamatan yang terdapat adanya pembangunan.
BACA JUGA:Terkait Penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut Diduga Adanya Korupsi, Kejagung Mulai Usut!
Namun hasilnya, kawasan PSN di daerah itu, tepatnya di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, tidak ditemukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
"Yang ini (Desa Mauk Barat) kawasan PSN yang nanti ini, karena ini hutan mangrove 1.500 hektare. Belum ada (SHGB-SHM) di sini. Tidak ada. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu. Tapi sampai hari ini tidak ada," ujar Nusron.
Menurut dia, petugas hanya menemukan sertifikat terbit di dua desa dari 16 desa yang terbangun pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang.
Nusron menyebut, dua desa tersebut yakni Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji dan Desa Karang Serang di Kecamatan Sukadiri.
BACA JUGA:Buntut Kasus Pagar Laut Tanggerang! Nusron Wahid Pecat 6 Menteri ATR/BPN, Berikut Nama-Namanya
Dia menjelaskan, di Desa Kohod terbit sebanyak 263 SHGB dan 17 bidang SHM.
Dari 263 SHGB, jika ditotal jumlah luasnya mencapai 390,7985 hektare. Sedangkan SHM 17 bidang memiliki luas 22,934 hektare.
Dari jumlah itu, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 50 sertifikat.
"Sisanya sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di luar garis pantai," terang Nusron.
BACA JUGA:Resmi! Menteri ATR/BPN Pecat Pegawainya Terkait Penerbitan SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang
