BACAKORAN.CO - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dijadwalkan hadir di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini, Senin, 23 Juni 2025, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Pemeriksaan ini terkait dugaan kasus korupsi pengadaan laptop jenis Chromebook untuk sekolah yang dilaksanakan pada rentang tahun 2019–2022 dengan nilai proyek fantastis mencapai Rp9,9 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
“Sesuai jadwal, pemeriksaan Saudara Nadiem Makarim dilakukan pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana perannya dalam proyek pengadaan tersebut,” ujar Harli.
BACA JUGA:Nadiem Makarim Akan Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop, Kapan?
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Laptop Rp9,9 T: Nadiem Bantah, Begini Klarifikasi Lengkapnya!
Menanggapi pemanggilan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menyatakan kliennya siap hadir memenuhi panggilan penyidik.
Karena Hotman sedang menjalani persidangan lain, ia menunjuk salah satu pengacaranya, Hana, untuk mendampingi Nadiem selama pemeriksaan berlangsung.
“Tim kami akan tiba di Kejagung pukul 08.30 pagi,” ungkap Hotman.
Pemeriksaan Nadiem Makarim dinilai penting karena saat proyek pengadaan Chromebook berlangsung, dirinya masih menjabat sebagai Mendikbudristek.
BACA JUGA:Heboh Dugaan Korupsi Laptop Chromebook, Kejagung Periksa Eks Stafsus Nadiem Makarim, Ini Jadwalnya!
BACA JUGA:Identitas 3 Eks Stafsus Nadiem yang Dicekal Kejagung ke Luar Negeri, Dugaan Korupsi Laptop 9,9 T!
Menurut Harli, penyidik ingin menggali informasi soal pengawasan yang dilakukan oleh kementerian di bawah kepemimpinan Nadiem.
“Tentu akan dipertanyakan bagaimana proses pengadaan itu berjalan, apa pengetahuan dan peran Nadiem dalam proyek tersebut, serta sejauh mana pengawasan internal dilakukan,” jelas Harli.
Ia menekankan, proyek yang menelan dana hampir Rp10 triliun itu perlu diawasi secara ketat karena menyangkut penggunaan anggaran besar untuk pendidikan nasional.
