BACA JUGA:75 Pelajar Ikuti Simulasi Sekolah Rakyat Gratis di Jatim, Gerakan Pendidikan Merakyat!
Jarak Dekat, Tapi Tetap Ditolak
Selain cucunya, ada dua hingga tiga warga asli Kelurahan Kepanjen yang juga ditolak meski tinggal sangat dekat.
Ironisnya, slot justru diberikan kepada pendaftar dari kecamatan atau desa lain bahkan yang berjarak 4–10 km dari sekolah.
Agus mendesak adanya evaluasi juknis SPMB, agar anak berdekatan dengan sekolah mendapatkan prioritas.
Ia juga menuding adanya “permainan titipan” dari ASN atau oknum komite sekolah yang menyebabkan ketidakadilan.
Sorotan pada Transparansi dan Akuntabilitas
Tokoh masyarakat lokal seperti Hartono pun angkat bicara, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang untuk membuka jalur evaluasi.
Warga berharap agar tahun mendatang sistem penerimaan bisa lebih transparan dan bersih dari praktik titipan.
BACA JUGA:Cek Kesehatan Gratis Serentak untuk Murid Sekolah Mulai 7 Juli 2025, Ini Detail Lengkapnya!
BACA JUGA:Transformasi Pendidikan! Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Lewat 100 Sekolah Baru
Dampak Sosial dan Politik Lokal
Kontroversi ini mencuat ke publik hingga menjadi sorotan media.
Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Jombang, khususnya urgensi menaati prinsip domisili sebagai dasar penerimaan.
Peluang Perbaikan ke Depan
BACA JUGA:Karnaval Spektakuler! Cara Unik Sekolah Rayakan Kenaikan Kelas dan Kelulusan
