“Jika seandainya itu ada permasalahan, kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih atas koreksinya sehingga di kemudian hari kami akan memperbaiki hal tersebut,” ujar Rustian, dikutip dari Kompas.com (23/8/2025).
Selain Rustian, diketahui Deputi Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, juga ditunjuk sebagai wakil ketua panitia pernikahan.
BACA JUGA:Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong: IAW Ungkap Pelanggaran Impor Gula yang Lebih Besar, Kejagung Dikritik
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Ganti Nama RSUD Al-Ihsan Jadi RSUD Welas Asih, Netizen Kritik: Buang-buang Biaya!
Tugasnya memastikan acara berjalan sesuai rencana.
Publik kini menunggu langkah tegas dari BNPB agar kasus serupa tidak terulang.
Polemik ini menjadi pelajaran penting bahwa urusan pribadi pejabat, sekecil apa pun, tidak boleh melibatkan simbol, kop surat, atau fasilitas institusi negara.
“Semoga informasi ini semakin jelas dan kami mohon polemik ini bisa diakhiri sampai di sini,” tutup Rustian.
Meski demikian, perdebatan di ruang publik belum mereda.
BACA JUGA:Ramai Kritik, Kebijakan Penghapusan Tunggakan dan Pajak Kendaraan Dipertanyakan, Kenapa?
Warganet dan pengamat kebijakan publik terus menyoroti pentingnya pemisahan tegas antara ranah pribadi pejabat dengan institusi negara yang mereka pimpin.
Jika tidak segera ditangani dengan transparansi, dikhawatirkan kasus ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BNPB, terutama dalam menjalankan tugas utamanya menghadapi bencana.
