BACAKORAN.CO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tegas meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata niaga gula nasional.
Evaluasi ini mencakup dua jenis gula utama yang beredar di pasar, yakni gula kristal rafinasi (GKR) yang diperuntukkan bagi industri, serta gula petani yang seharusnya menjadi komoditas konsumsi masyarakat umum.
Desakan ini muncul sebagai respons atas kekacauan distribusi gula yang terjadi belakangan ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat, 12 September 2025, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik “salah kamar” dalam penyaluran gula.
BACA JUGA:12 Tentara Pakistan Gugur dalam Serangan Taliban, Ketegangan di Perbatasan Afghanistan Meningkat
Menurutnya, kondisi ini berpotensi besar menggagalkan target ambisius Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025.
Alex menjelaskan bahwa GKR seharusnya hanya digunakan oleh sektor industri makanan dan minuman, bukan untuk konsumsi langsung oleh masyarakat.
Sebaliknya, gula yang dihasilkan oleh petani tebu lokal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pasar tradisional.
Namun, lemahnya pengawasan dari pihak terkait telah menyebabkan GKR bocor ke pasar konsumsi publik.
BACA JUGA:MAKI Desak KPK Umumkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Minggu Depan Harus Ada Tersangka
“Jika gula rafinasi yang seharusnya untuk industri malah dijual di pasar tradisional, itu artinya ada kesalahan serius dalam tata niaga,” tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
Dampak Langsung: Petani Tebu Merugi, Gula Menumpuk
Kekacauan dalam sistem distribusi ini tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan pasar, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani tebu.
