Harli juga mengatakan pernyataan Prabowo tersebut adalah bukti bahwa presiden juga ikut membantu penegak hukum untuk cepat memberantas korupsi.
"Kami melihat Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH (aparat penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam pemberantasan TPK (tindak pidana korupsi)," jelas Harli.
Sebelumnya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh UU perampasan aset, Kamis, (1/5/2025).
Dalam sambutan tersebut Prabowo Subianto menyatakan bahwa undang-undang Perampasan Aset adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo dengan lantang dari atas panggung.
Prabowo dalam seruannya juga mengajak buruh untuk sama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.
“Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanyanya.
“Setuju!” sahut buruh dengan serempak dan penuh semangat.
Pada pdngesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan buruh pada May Day 2025 dan terdapat 6 enam isu yang disuarakan buruh pada May Day tahun ini di Monas.
"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Poin keempat, buruh bakal menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan mereka berharap RUU itu benar-benar melindungi buruh, bukan omnibus law.
Berikutnya, buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). "Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.
