Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa penayangan video tersebut bukan hanya inisiatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital semata, melainkan hasil kolaborasi lintas lembaga.
BACA JUGA:Starlink Gangguan! Puluhan Ribu Pengguna Sedunia Lapor Tak Bisa Internetan, Termasuk Indonesia!
BACA JUGA:Didepak dari Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto Surati 5 yang di Reshuffle, Ini Isinya!
Ia menyebut bahwa komunikasi publik dilakukan bersama dengan Pusat Komunikasi Pemerintah (PCO) serta sejumlah instansi lain yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Kita melakukan komunikasi publik dalam banyak hal, tidak hanya Komdigi, tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah," ucapnya.
Respons Publik: Antara Transparansi dan Kenyamanan
Meski pemerintah menyebut penayangan video tersebut sebagai bentuk transparansi, respons publik menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan komunikasi dan kenyamanan audiens.
Di media sosial, banyak warganet mengeluhkan bahwa ruang bioskop seharusnya menjadi tempat hiburan yang netral dan bebas dari konten politik.
Salah satu pengguna X (dulu Twitter) menulis, "Sekarang setiap kali sebelum pemutaran film di bioskop ada iklan video Prabowo. Nonton film itu bayar, harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik."
Komentar lain menyebut bahwa penayangan video tersebut merusak pengalaman bersinema.
"Ditayangkannya video Prabowo sebelum menonton film di bioskop akan sangat amat merusak pengalaman bersinema," tulis seorang pengguna TikTok.
BACA JUGA:Viral Mainan Gasing dari Penghapus Rakitan Siswa SD, Guru Ini Peringatkan Bahayanya
BACA JUGA:Profil Yuliandra Syahrial Nurdin, Sekretaris Perusahaan Baru PLN
Tak sedikit pula yang mengaku sengaja datang terlambat ke bioskop agar tidak perlu menyaksikan video tersebut.
