BACAKORAN.CO - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akhirnya angkat bicara terkait ramainya perbincangan publik mengenai penayangan video Presiden Prabowo Subianto sebelum pemutaran film di sejumlah jaringan bioskop.
Video tersebut menampilkan berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, dan diputar sebagai bagian dari tayangan awal sebelum film utama dimulai.
Fenomena ini langsung menyita perhatian masyarakat dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Banyak warganet menyampaikan ketidaknyamanan mereka terhadap penayangan video tersebut di ruang hiburan yang seharusnya bebas dari nuansa politik.
BACA JUGA:Kejaksaan Agung RI Ungkap Pemeriksaan Fitria Yusuf Terkait Dugaan Korupsi Konsesi Tol PT CMNP
BACA JUGA:Kontroversi Iklan Prabowo di Bioskop: Cinema XXI Pastikan Penayangan Telah Dihentikan Mulai Hari Ini
Beberapa bahkan menyebut bahwa kehadiran video tersebut mengganggu pengalaman menonton film yang mereka bayar secara penuh.
Menanggapi hal tersebut, Meutya Hafid menyampaikan bahwa penayangan video Presiden Prabowo merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, komunikasi publik tidak boleh terbatas pada satu medium saja, melainkan harus menjangkau berbagai ruang dan kanal, termasuk bioskop.
"Pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang," ujar Meutya saat ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
BACA JUGA:Sebut Tak Terima Dana Korupsi, Kejagung Sentil Tim Nadiem Makarim: Bukan Hanya Memperkaya Diri!
BACA JUGA:Tigakali Diperingatkan Masih Berjualan di Trotoar, PKL OKU TImur 'Disapu
Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui program-program pemerintah yang telah berjalan, termasuk bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
Dalam pandangannya, penayangan video tersebut justru merupakan bentuk transparansi yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar publik tidak hanya mengetahui program, tetapi juga memahami dampaknya.
"Publik harus tahu program-program yang sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi," jelas Meutya.
