Desakan Agar Aparat Bertindak Tegas
BACA JUGA:Negara Arab Geram dan Ngamuk, Donal Trump Tegas Israel Tak Serang Lagi!
BACA JUGA:Bikin Merinding! Bocah 1,8 Tahun di Bengkulu Muntah Cacing, Dokter Temukan Larva di Paru!
Lebih lanjut, Suherman menyayangkan keputusan pencopotan tersebut dan menyerukan agar aparat penegak hukum, khususnya Polres Prabumulih, segera turun tangan.
Ia menekankan pentingnya penegakan aturan secara adil dan tidak diskriminatif.
“Sesuai juknis, anak SMP yang masih di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Polisi, khususnya Polres Prabumulih, harus bertindak tegas dan tidak pilih kasih, meskipun yang bersangkutan anak kepala daerah,” tegasnya.
Kasus ini semakin menyita perhatian publik setelah video insiden tersebut beredar luas di media sosial.
BACA JUGA:Hari Ini Prabowo Umumkan Reshuffle Lagi, Erick Thohir Hingga Bahlil Dikabarkan Jadi Target
BACA JUGA:Viral Aksi Heroik Dede: Wisatawan yang Tewas Saat Selamatkan 2 Remaja Tenggelam di Situ Salawe Garut
Dalam video tersebut, terlihat momen saat teguran diberikan, yang kemudian memicu spekulasi bahwa pencopotan Roni adalah bentuk tekanan politik atau balasan atas tindakan disiplin yang ia lakukan.
Suherman pun berharap agar Dinas Pendidikan Sumatera Selatan tidak tinggal diam dan segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
“Terkait masalah penyegaran mutasi atau pencopotan, publik bisa melihat apakah ada kejanggalan dan kenapa baru sekarang dilakukan mutasi," tambahnya.
Publik Menuntut Transparansi dan Keadilan
Di tengah sorotan yang semakin tajam, masyarakat kini menunggu kejelasan dari pihak-pihak terkait.
