BACAKORAN.CO – Badai besar siap mengguncang pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang lumpuh akibat shutdown total sehingga membuat 750 ribu pegawai negeri sipil (PNS) federal terancam di PHK massal.
Kebuntuan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara membuat negosiasi buntu total.
Akibatnya, kegiatan pemerintahan non-esensial berhenti mendadak dan Trump tampaknya tidak keberatan.
“Jika negosiasi gagal lagi, pemutusan hubungan kerja akan dimulai. Kami siap melakukan apa yang diperlukan,” tegas Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih seperti dilansir dari CNBC Indonesia.
BACA JUGA:Dentuman Misterius di Cirebon! BRIN Pastikan Itu Meteor Besar yang Jatuh di Laut Jawa
Menurut laporan resmi dari Congressional Budget Office (CBO), hingga 750.000 pegawai federal non-esensial berpotensi dirumahkan setiap harinya selama shutdown berlangsung.
Dampaknya?
Kerugian gaji mencapai US$400 juta per hari atau setara dengan Rp6,6 triliun yang menguap tanpa kepastian.
Namun, pegawai yang dikategorikan esensial seperti militer aktif tetap diwajibkan bekerja.
BACA JUGA:Prabowo Panggil Kepala BGN, Tegaskan Seluruh Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan
BACA JUGA:Viral! Dukun Lansia Ditangkap Usai Lecehkan Remaja di Tanah Laut, Modus Pengobatan Guna-guna
Ironisnya, mereka bekerja tanpa bayaran sampai anggaran baru disetujui.
Trump Siap "Bersih-Bersih" Birokrasi
Alih-alih panik, Trump justru melihat shutdown ini sebagai “kesempatan emas” untuk merampingkan pemerintahan.
“Kita akan memberhentikan banyak orang—dan itu bagus. Shutdown ini memberi saya peluang untuk menyingkirkan yang tidak efisien,” ujar Trump dilansir dari AFP.
