“Indikasi-indikasi itu harus jadi rujukan aparat untuk bekerja. Cek dapurnya berasal dari mana, milik siapa, dan dalam jaringan siapa. Dari situ akan terlihat apakah ada kelalaian murni atau unsur kesengajaan yang bisa dikategorikan sabotase,” ujarnya.
Sebelumnya korban keracunan MBG makin meningkat membuat JPPI desak BGN untuk hentikan program MBG.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) desak BGN stop semua operasional dapur MBG di Indonesia sebelum korban bertambah.
Desakan ini hadir setelah anak-anak alami keracunan meski separuh SPPG dinonaktifkan sementara
Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah anak yang mengalami keracunan meski sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dinonaktifkan dan menurutnya kurang efektif.
BACA JUGA:Prabowo Panggil Kepala BGN, Tegaskan Seluruh Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan
BACA JUGA:SPPG Nakal Akan Ditindak Setelah Perpres MBG Dirilis, Hampir Semua Tak Jalankan Prosedur!
Kemudian dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan masih naik sebanyak 1.833 anak.
Bahkan ebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak/minggu.
"Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata Ubaid dalam keterangannya, dilansir Bacakoran.co dari Suara.com, Senin (6/10/2025).
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional,” lanjutnya.
BACA JUGA:Perpres MBG Segera Terbit, SPPG Nakal Biang Keracunan Massal Siap Disikat!
BACA JUGA:Program MBG Jadi Sebab Keracunan Masal, BGN Terheran-heran: Tidak Mungkin Masak Ada Racun!
Sebelumnya setelah Perpres MBG dirilis, Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) ungkap akan menindak tegas SPPG Nakal.
Prasetyo Hadi ungkap hampir seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak jalankan prosedur.
Ia juga menyebutkan pemerintah akan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan tersebut.
