Langkah ini diharapkan bisa menekan potensi penyalahgunaan anggaran dan menumbuhkan budaya keterbukaan di kalangan anggota parlemen.
BACA JUGA:Praperadilan Ditolak, Kejagung Pastikan Penahanan Nadiem Sah dalam Kasus Korupsi Laptop!
BACA JUGA:Akhir dari Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Hakim Tolak Gugatan, Keluarga Kecewa Berat!
Menariknya, Dasco juga mengungkap sisi lain dari aktivitas reses para anggota DPR.
Menurutnya, tak jarang para anggota harus menambah dana pribadi alias “nombok” ketika turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).
“Dalam kunjungan aspirasi, sering kali ada permintaan mendadak dari warga, seperti memperbaiki jalan desa atau menyediakan perlengkapan tenda untuk warga berduka. Kadang, anggota DPR harus nombok sendiri untuk itu,” ujarnya.
Hal ini terutama terjadi pada dapil dengan jumlah penduduk padat, seperti di wilayah perkotaan besar.
BACA JUGA:Praperadilan Ditolak, Kejagung Pastikan Penahanan Nadiem Sah dalam Kasus Korupsi Laptop!
BACA JUGA:Akhir dari Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Hakim Tolak Gugatan, Keluarga Kecewa Berat!
“Contohnya di Jakarta Timur, misalnya Habiburrahman. Kalau bikin kegiatan di satu titik tapi tidak di tempat lain, konstituen bisa protes. Kadang-kadang ya akhirnya anggota DPR menambah sendiri biayanya,” tambah Dasco.
Rencana peluncuran aplikasi pemantau dana reses ini menjadi langkah reformasi digital DPR RI dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Melalui aplikasi tersebut, publik bisa ikut mengawasi secara langsung bagaimana dana rakyat digunakan oleh wakil mereka, sekaligus menilai kinerja anggota DPR selama masa reses.
Langkah ini juga diharapkan menjadi contoh konkret akuntabilitas keuangan publik, di mana setiap rupiah yang digunakan bisa dilacak secara terbuka.
BACA JUGA:Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak PN Jakarta Selatan, Terungkap Ini Alasannya!
BACA JUGA:Tangis Pecah di Ruang Sidang! Hakim Tolak Praperadilan, Status Tersangka Nadiem Makarim Tetap Sah
Rencana DPR RI untuk meluncurkan aplikasi pemantau dana reses mendapat perhatian luas publik.
