Skor integritas nasional hanya mencapai 71,53 poin, masih di bawah target 74.
Sebagian besar pemerintah daerah berada di zona merah atau kategori rentan korupsi.
BACA JUGA:Ditinggal Purbaya Jadi Menkeu, Kekosongan Dewan Komisioner LPS Ancam Stabilitas Sistem Keuangan
BACA JUGA:Menkeu Purbaya Larang Anak Main IG Usai Viral Sindir Sri Mulyani: Anak Kecil Nggak Ngerti Apa-apa
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut pemda memiliki skor integritas terendah dibanding lembaga dan kementerian.
“Dari skala integritas per organisasi, terlihat pemda mulai pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, masuk dalam kategori rentan yang ditandai dengan indikator berwarna merah.,” ujar Pahala, dikutip dari detikNews.
Berdasarkan data KPK, pemerintah provinsi mencatat skor rata-rata 67,52, kabupaten 69,99, dan kota 71,91.
Sedangkan lembaga, BUMN, dan kementerian masing-masing mencatat skor di atas 79.
Dari total 543 instansi pemerintah daerah yang disurvei, skor integritas rata-rata hanya 70,1 poin.
BACA JUGA:Cek! Daftar Aset yang Diminta Sandra Dewi Dikembalikan Negara, Tas Branded hingga Deposito Rp 33M!
BACA JUGA:Menkeu Purbaya Diserbu 18 Gubernur yang Protes Terkait Pemotongan Dana TKD untuk Daerah
Purbaya kemudian memberi waktu dua triwulan kepada para kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat pengawasan internal.
Ia menegaskan, perbaikan itu menjadi syarat sebelum pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan TKD pada 2026.
