BACA JUGA:Cara Menjaga Udara Rumah Tetap Bersih Tanpa Alat Mahal, Bebas Virus dan Debu!
Bambang menilai, daya beli masyarakat menurun drastis, dan ini langsung memukul penjualan properti dari kelas bawah hingga menengah.
Padahal, pemerintah sebenarnya sudah “habis-habisan” mendukung sektor ini lewat berbagai insentif.
Mulai dari PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diperpanjang hingga 2027, sampai skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang kini juga menyasar pengembang menengah.
Lewat skema ini, pengembang bisa mengajukan pinjaman hingga Rp20 miliar dengan bunga yang disubsidi pemerintah sebesar 6 persen.
BACA JUGA:5 Tips Perawatan Rumah Terbaik di Musim Panas, Nomor 3 Sering Dilupakan!
BACA JUGA:Disubsidi Negara, Saatnya Guru Ngaji dan Dai Bisa Punya Rumah, Begini Prosedurnya!
Namun, insentif ini belum cukup untuk mendongkrak permintaan di tengah ekonomi yang lesu dan meningkatnya angka pengangguran.
“Pemerintah sudah banyak bantu. Tapi kalau masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya beli turun, ya sektor perumahan tetap melemah,” tegas Bambang.
Properti: Mesin Raksasa Ekonomi yang Mulai Batuk-batuk
Bambang mengingatkan jika properti adalah lokomotif ekonomi nasional, karena sektor ini menggerakkan 187 industri turunan seperti semen, baja, keramik, dan furnitur.
BACA JUGA:Gak Perlu AC Mahal! Ini 7 Cara Biar Rumah Tetap Adem Saat Cuaca Panas Terik di Musim Kemarau
BACA JUGA:Gaji Dipotong Otomatis Buat Cicil Rumah? Begini Skema yang Disiapkan Pemerintah!
Hampir 100% materialnya berasal dari produk lokal, sehingga jika properti melambat, efek domino langsung terasa ke berbagai lini industri.
“Kalau properti lesu, ekonomi ikut lemah. Makanya pemulihan ekonomi jadi kunci utama agar sektor ini kembali bergairah,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu fokus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
Target idealnya, pertumbuhan bisa mencapai 8% per tahun, sehingga daya beli masyarakat bangkit dan pasar properti kembali panas.
