Prabowo Tegaskan Mark Up Anggaran Sama dengan Mencuri, Peringatkan Pejabat Jangan Akali Rakyat
Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi KPR FLPP di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).--YouTube Prabowo Subianto
BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik penggelembungan anggaran atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa.
Ia menyebut mark up sebagai tindakan yang sama dengan mencuri dan menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi di lingkungan pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan, kecerdasan, maupun kewenangan untuk memanipulasi data dan anggaran di atas kertas.
Menurutnya, praktik mark up yang dilakukan secara sistematis dan rapi merupakan bentuk penipuan terhadap negara sekaligus pengkhianatan terhadap rakyat.
BACA JUGA:Resmi Dilantik Prabowo di Istana, Anggota KY Janji Awasi Hakim Tanpa Arahan dan Tanpa Intervensi
BACA JUGA:Singapura Tangkap Warganya yang Diduga Terkait Dalang Sindikat Scam Terbesar Asia
Presiden menilai, manipulasi anggaran sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang tampak profesional, berpenampilan baik, dan lihai menyusun dokumen administrasi, namun sesungguhnya merugikan keuangan negara.
“Jangan mark-up gila-gilaan. Mark-up gila-gilaan sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian, sama mencuri! Jangan karena pakaian bagus, pintar mengarang-ngarang di kertas, mau mengakali pemerintah, mengakali rakyat,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pemerintahan yang ia pimpin berkomitmen menghentikan seluruh bentuk penyelewengan, penyelundupan, dan korupsi.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemiskinan, selama kebocoran anggaran dan praktik-praktik kotor di birokrasi dapat diberantas secara serius dan konsisten.
Menurut Prabowo, korupsi merupakan penghambat utama pembangunan dan kesejahteraan karena membuat anggaran negara tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA:Polri Turun Total Tangani Bencana Sumatera, Lebih dari 11 Ribu Personel Dikerahkan