Mereka antara lain Kabag Protokol Setda Pemprov Riau Raja Faisal Febnaldi, Kepala UPT Wilayah VI Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Rio Andriadi Putra dan pihak swasta Angga Wahyu Pratama.
BACA JUGA:Pramusaji Gubernur Riau Abdul Wahid Diduga Rusak Segel Rumah Dinas, KPK Akan Usut!
"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau," kata Budi.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapatkan informasi mengenai adanya tindakan peminjaman uang yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum.
Pasalnya uang yang dilanjang ini untuk memenuhi 'Jatah Preman' yang diminta oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Tidak hanya meminjam uang, Kepala UPT ini juga sampai gadaikan sertifikat untuk memenuhi aksi pemalakan tersebut.
“Jadi informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uang itu pinjam. Ada yang pakai uang sendiri, pinjam ke bank, dan lain-lain,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Bacakoran.co dari Tirto.id, Jum'at (7/11/2025).
BACA JUGA:SF Hariyanto Ditunjuk Jadi Gubernur Riau Gantikan Abdul Wahid Usai Jadi Tersangka KPK
Aksi ini bahkan dilakukan saat APBD sedang diterapkan defisit sampai Rp3,5 triliun.
"Bayangkan. Artinya bahwa APBD-nya itu kan defisit. Terkait dengan belanjanya ini kan, anggaran pendapatan dan belanja daerah nih, nah pasti ini berpengaruh defisit itu terhadap belanjanya. Belanja daerahnya,” tutur Asep.
"Seharusnya dengan tidak adanya uang, orang kan ini lagi susah nih, enggak ada uang, jangan dong minta, gitu. Jangan membebani pegawainya. Jangan membebani bawahannya,” kata Asep.
Apabila dalam kondisi ABPD normal, Asep menilai prakti itu biasanya dilakukan dengan cara memotong anggaran proyek yang sedang berjalan.
