BACAKORAN.CO - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menurunkan outlook atau prospek peringkat kredit Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Penyesuaian tersebut dilakukan di tengah meningkatnya dinamika kebijakan fiskal dan ekspansi belanja negara.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan melemahnya kondisi fundamental ekonomi nasional maupun kapasitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perubahan outlook tersebut lebih merupakan respons terhadap ketidakpastian global dan persepsi risiko ke depan, bukan gambaran kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.
Ia menekankan bahwa indikator makroekonomi utama, termasuk pertumbuhan dan stabilitas fiskal, masih berada dalam koridor yang terjaga.
BACA JUGA:OTT KPK Bongkar Suap Rp850 Juta di PN Depok, Ketua dan Wakil Ketua Jadi Tersangka!
BACA JUGA:Kobaran Api Melahap Pabrik Pengolahan Limbah Plastik di Bandung, Asap Hitam Membubung Tinggi
“Itu (penurunan rating) kan prospek ya, enggak ada masalah,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).
Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas minimum layak investasi (investment grade).
Keputusan mempertahankan peringkat tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat masih menilai ketahanan ekonomi Indonesia relatif kuat.
Namun, penyesuaian outlook dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan belanja pemerintah.
Dalam laporannya, Moody’s menyoroti peningkatan belanja negara yang dinilai berpotensi menambah tekanan fiskal apabila tidak diimbangi dengan penguatan penerimaan.
BACA JUGA:OTT KPK di Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya Tegaskan Proses Hukum Berjalan Tanpa Intervensi
BACA JUGA:Respon Purbaya Biasa Saja dengan Steatment akan 'Di-Noelkan', Immanuel Ebenezer Ungkap Rasa Kecewa!
Sejumlah program prioritas pemerintah, terutama yang bersifat sosial, dinilai membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin agar tidak menimbulkan risiko jangka menengah terhadap keseimbangan fiskal.
