Novia yang sebelumnya dikenal tenang dan sehat, berubah menjadi murung, gelisah, dan terlihat tertekan sejak menerima intimidasi tersebut.
Dyah juga mengungkapkan bahwa Novia sejatinya dijadwalkan memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait kisruh kepemilikan dan legalitas perseroan. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana.
Novia dilaporkan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada 27 Desember 2025.
BACA JUGA:Kepala Pajak Banjarmasin Terseret Skandal! KPK Bongkar Rangkap Jabatan di 12 Perusahaan
Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama karena almarhum meninggalkan seorang istri dan empat orang anak.
Pihak perusahaan, melalui Humas PT Bososi Pratama, Khotibul Umam, membenarkan adanya ancaman yang diterima oleh Novia Catur Iswanto.
Ia menyebut ancaman tersebut disampaikan melalui pesan yang bersifat intimidatif.
“Kalau mau selamat, berhenti mengurus administrasi legal PT Bososi,” ujar Khotibul menirukan isi ancaman yang diterima almarhum.
BACA JUGA:Berbulan-bulan Bolos Kerja, Dipanggil Tak Hadir, ASN Kelurahan Ini Dipecat
Menurut Khotibul, sebelum menerima ancaman tersebut, Novia tidak memiliki riwayat penyakit serius. Namun setelah intimidasi terjadi, kondisi kesehatannya menurun secara drastis hingga akhirnya meninggal dunia.
Selain melapor ke Komnas HAM, tim hukum PT Bososi Pratama juga telah mengirim surat permohonan keadilankepada pemerintah dan sejumlah lembaga terkait.
Surat tersebut berisi permintaan agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh terhadap dugaan intimidasi yang dialami Novia.
Keluarga dan perusahaan berharap Komnas HAM dapat mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan pekerja dari ancaman dan tekanan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
BACA JUGA:Kebakaran di Gunung Menang, Nek Cik Dah Tewas Terpanggang
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut keselamatan pekerja, konflik legalitas perusahaan, serta dugaan intimidasi yang berujung pada kematian.
Publik menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan Komnas HAM untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
