BACAKORAN.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia terus menjadi perhatian publik.
Banyak pihak sempat mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan, bahkan muncul kekhawatiran bahwa program ini berpotensi mengganggu anggaran kementerian lain, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan.
Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi anggaran MBG sudah dirancang secara terstruktur dan tidak akan mengganggu anggaran kementerian lainnya.
BACA JUGA:Pasca Tewasnya Ali Khamenei, 4 Tokoh Ini Digadang Jadi Pemimpin Tertinggi Iran Berikutnya
Untuk tahun 2026, Badan Gizi Nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 triliun yang masuk dalam fungsi kesehatan.
Anggaran ini digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Meski nominalnya besar, BGN menegaskan bahwa dana tersebut tidak mengurangi anggaran Kementerian Kesehatan.
Bahkan, anggaran Kemenkes justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa program MBG bukan mengambil anggaran dari kementerian lain, melainkan menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
BACA JUGA:Timur Tengah Memanas! Bagaimana Nasib 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia?
Selain sektor kesehatan, program MBG juga menyasar anak sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan.
Untuk kelompok ini, anggaran MBG masuk dalam fungsi pendidikan.
BGN memastikan bahwa alokasi tersebut tidak mengurangi anggaran Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek.
Bahkan, anggaran pendidikan secara keseluruhan mencapai Rp223 triliun dan terus mengalami peningkatan.
