Namun Mahkamah Tinggi Israel pernah menetapkan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan jika pemohon mengakui kesalahannya.
Pengakuan tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang setara dengan pengakuan bersalah.
Tanpa pengakuan tersebut, pemberian pengampunan menjadi jauh lebih sulit untuk diproses secara hukum.
Karena Netanyahu tidak mengakui dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka unit pengampunan menilai permintaan tersebut tidak memenuhi standar yang biasanya diterapkan.
Meski demikian, proses belum sepenuhnya berakhir.
Menteri Warisan Amichay Eliyahu menyatakan bahwa ia akan melakukan konsultasi mendalam dengan berbagai pihak sebelum memberikan rekomendasi final kepada presiden.
Ia menyebut permintaan pengampunan ini memiliki dampak besar bagi publik sehingga harus ditangani secara profesional, serius, serta objektif.
BACA JUGA: Viral e-KTP WN Israel Indonesia, Dukcapil Pastikan Dokumen Itu 100 Persen Palsu!
Setelah rekomendasi Eliyahu selesai, dokumen tersebut akan diteruskan kepada penasihat hukum presiden.
Dari sana, laporan akhir akan diberikan kepada Presiden Israel Isaac Herzog yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan final.
Tekanan Politik dari Luar Negeri
Menariknya, isu pengampunan Netanyahu juga mendapat sorotan internasional.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan memberi tekanan kepada Presiden Isaac Herzog agar memberikan pengampunan kepada Netanyahu.
BACA JUGA:Israel Tewaskan 4 Orang di Rafah, Ketegangan Gencatan Senjata Gaza Kembali Menguat
Namun Herzog menegaskan bahwa dirinya akan mengambil keputusan secara independen tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak luar.
Keputusan presiden nantinya akan menjadi titik penting dalam perjalanan hukum Netanyahu sekaligus menentukan arah dinamika politik Israel ke depan.
