Reaksi ini membuat kasus tersebut bukan lagi sekadar perkara kriminal biasa, melainkan isu serius yang menyentuh perlindungan demokrasi dan HAM.
Dalam konteks ini, Komisi III DPR RI memandang penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai serangan yang sangat serius.
Bukan hanya karena dampaknya terhadap korban, tetapi juga karena peristiwa tersebut dinilai menyasar ruang aman bagi aktivis dan pembela HAM untuk bersuara.
Karena itu, dorongan agar polisi segera menangkap pelaku, perencana, pihak yang memerintahkan, hingga siapa pun yang membantu aksi tersebut menjadi poin penting dalam sikap resmi DPR.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh setengah hati.
Ia meminta Polri mengusut tuntas penyerangan terhadap Andrie Yunus secara cepat, profesional, dan terbuka kepada publik.
BACA JUGA:Tol Gratis Dibuka Lebaran 2026! Catat Lokasi dan Jamnya Sebelum Mudik
Desakan itu bukan tanpa alasan. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis, kepercayaan publik sangat bergantung pada sejauh mana aparat mampu membongkar fakta secara utuh, bukan hanya menangkap pelaku lapangan semata.
Lebih jauh, Komisi III juga menegaskan bahwa Andrie Yunus wajib mendapatkan perlindungan hukum secara penuh.
Perlindungan tersebut tidak hanya sebagai warga negara, tetapi juga sebagai pembela HAM yang menjalankan fungsi penting dalam menyuarakan kepentingan publik.
Pesan ini menjadi sangat relevan karena perlindungan terhadap aktivis tidak bisa dipandang sebagai isu sampingan.
Saat seorang pembela HAM diserang, yang terancam bukan hanya individu, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.
BACA JUGA:Bupati Cilacap Peras Perangkat Desa, Rp610 Juta Uang Setoran Diamankan KPK
Komisi III DPR RI juga memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat secara berkala dengan aparat penegak hukum.
Langkah ini menunjukkan bahwa DPR tidak ingin kasus Andrie Yunus berhenti hanya pada kecaman di awal, tetapi benar-benar diawasi sampai ada kejelasan hukum.
Dalam situasi seperti ini, pengawasan berkala menjadi penting agar proses penanganan tidak meredup setelah perhatian publik mulai bergeser ke isu lain.
