Salah satu isu yang muncul adalah pengkodifikasian resmi hubungan antar-Korea sebagai hubungan antara “dua negara yang bermusuhan.”
Hal ini menandai potensi perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Korut terhadap Korea Selatan.
Sidang ini digelar setelah pertemuan lima tahunan partai berkuasa bulan lalu, yang juga menegaskan konsolidasi kekuasaan Kim Jong Un.
Dengan legitimasi politik yang terus diperkuat melalui mekanisme parlemen, Kim semakin menegaskan posisinya sebagai pemimpin tertinggi negara bersenjata nuklir tersebut.
Dunia Menanti Langkah Selanjutnya
Kembalinya Kim Jong Un ke jabatan tertinggi menimbulkan pertanyaan besar di dunia internasional: apakah Korut akan tetap mempertahankan sikap keras terhadap Seoul dan negara-negara Barat, atau membuka ruang diplomasi baru.
Meski banyak pihak skeptis, setiap langkah politik Kim tetap menjadi perhatian global, mengingat posisi strategis Korut dalam isu keamanan regional dan nuklir.
