Sebagian pengguna X menilai pembenahan data memang mendesak. Mereka berharap masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian segera melapor.
Kelompok ini melihat masalah data sebagai persoalan serius.
Jika basis datanya keliru, program yang menggunakan data tersebut juga berpotensi tidak tepat sasaran.
Namun, ada pula komentar bernada sindiran.
Warganet mempertanyakan bagaimana seseorang yang secara kasat mata masih hidup sederhana dapat masuk kelompok kesejahteraan tertinggi.
Humor dan meme kemudian menjadi cara masyarakat mengekspresikan kekecewaan terhadap sistem pendataan.
BACA JUGA:Desil 9-10 Berpotensi Dilarang Beli BBM Subsidi, Simak Kriteria Pengeluaran Lengkapnya
DPR Memang Soroti Ketidaksesuaian Desil
Sorotan tersebut bukan hanya berasal dari media sosial.
Komisi X DPR RI sebelumnya menyatakan menemukan berbagai kasus ketidaksesuaian klasifikasi desil di lapangan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut ada warga yang seharusnya berada di Desil 4 tetapi tercatat Desil 6. Sebaliknya, ada pula yang seharusnya Desil 10 tetapi tercatat Desil 4.
Masalah ini menjadi penting karena data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai salah satu basis penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Pada 2 September 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani bahkan meminta proses perbaikan desil yang diajukan melalui kanal sanggah BPS dituntaskan maksimal dua minggu.
Jadi, informasi mengenai batas waktu dua minggu yang ramai di X memiliki konteks dari pembahasan DPR dengan BPS.
BACA JUGA:Anggaran Kemenkop Rp1,9 T & Podcast Rp103 M Bikin Heboh
Sebenarnya Data Desil Berasal dari Mana?
Ini menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam percakapan publik.
BPS menjelaskan bahwa DTSEN tidak dibangun dari satu sumber saja.
