bacakoran.co - gubernur sumatera selatan, herman deru, resmi mengeluarkan instruksi tegas untuk melarang total angkutan batubara melintasi jalan umum di wilayahnya.

kebijakan ini dikeluarkan menyusul runtuhnya pada 29 juni 2025, yang diduga kuat akibat kelebihan muatan dari kendaraan tambang.

peristiwa ini menjadi titik balik penegakan aturan penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang yang selama ini kerap menjadi sorotan warga.

tragedi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

melalui instruksi gubernur sumatera selatan nomor: 500.11/004/instruksi/dishub/2025, herman deru menginstruksikan seluruh kendaraan angkutan untuk beralih ke jalan khusus tambang.

instruksi ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di sumatera selatan, termasuk larangan keras melintasi jembatan air lawar di desa muara lawai, kecamatan merapi timur.

“langkah ini untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. tidak boleh ada lagi truk batubara yang memanfaatkan jalan umum,” tegas herman deru, senin (7/7/2025).

larangan ini didasarkan pada sejumlah regulasi, seperti uu no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan gubernur sumsel no. 74 tahun 2018.

instruksi juga mengharuskan truk tambang memenuhi standar teknis, tidak over dimensi dan over loading (odol), serta menggunakan penutup bak untuk mencegah pencemaran lingkungan.

bupati muara enim, h. edison, s.h., m.hum., menjadi salah satu kepala daerah yang mendukung penuh kebijakan ini. ia bahkan meminta agar pelarangan dipercepat dari target awal 1 januari 2026.

“kami minta larangan ini dipercepat demi keselamatan dan ketahanan infrastruktur. jembatan enim ii sudah masuk daftar perbaikan karena dilewati truk odol setiap hari,” ujarnya.

dalam rapat koordinasi di griya agung palembang, hadir juga bupati lahat, pali, ogan ilir, serta wali kota prabumulih. mereka sepakat tidak memberikan dispensasi satu ruas pun untuk truk batubara.

gubernur sumsel meminta seluruh pemerintah daerah segera membangun jalan khusus tambang, mengawasi ketat pelaksanaan larangan ini, dan melakukan sosialisasi masif ke pelaku usaha tambang.

kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala berdasarkan kondisi di lapangan.

dengan larangan ini, diharapkan lalu lintas umum bisa lebih tertib, infrastruktur lebih awet, dan aktivitas tambang tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kepentingan publik.