bacakoran.co -  mengultimatum israel jika tidak ada normalisasi hubungan diplomatik kecuali dua syarat dipenuhi.

syarat normalisasi hubungan diplomatik arab saudi dengan israel adalah gencatan senjata total di , dan kemerdekaan penuh bagi negara palestina.

pernyataan ini disampaikan langsung oleh menteri luar negeri arab saudi, pangeran faisal bin farhan, dalam konferensi pers bersama

menlu prancis jean-noel barrot di new york, senin (29/7/2025), di sela-sela forum internasional tentang solusi dua negara.

“tidak mungkin membicarakan normalisasi (hubungan diplomatik) ketika gaza masih dibombardir dan rakyatnya menderita,” tegas pangeran faisal.

gaza masih berdarah, arab saudi tak mau kompromi

di tengah isu panas jika arab saudi mungkin akan bergabung dalam gelombang abraham accords--seperti yang dilakukan uni emirat

arab, bahrain, maroko, dan sudan--riyadh justru menutup pintu lebar-lebar.

“satu-satunya jalan menuju pengakuan adalah negara palestina yang merdeka dan berdaulat. tidak ada tawar-menawar,” tambah pangeran faisal.

ia menegaskan jika penderitaan di gaza membuat setiap wacana normalisasi kehilangan kredibilitas dan moralitas.

arab saudi dukung langkah prancis akui negara palestina

langkah prancis untuk mengakui negara palestina dalam sidang umum pbb september nanti disambut hangat oleh riyadh.

menurut arab saudi, sudah waktunya dunia internasional bersikap tegas terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat palestina.

sejauh ini, 149 dari 193 negara anggota pbb telah mengakui palestina, dan jumlahnya terus bertambah, terutama setelah konflik gaza yang meletus oktober 2023.

60 ribu lebih warga palestina tewas

data menunjukkan jika hampir 60.000 warga palestina telah gugur sejak serangan brutal israel ke jalur gaza dimulai.

mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

fasilitas umum luluh lantak, bantuan makanan terhambat, dan penderitaan rakyat terus memburuk.

sebagai respon, mahkamah pidana internasional (icc) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pm israel benjamin

netanyahu dan mantan menhan yoav gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

israel pun sedang menghadapi kasus genosida di mahkamah internasional, yang menambah tekanan global terhadap rezim tel aviv.