bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik.

kali ini, lembaga antirasuah tersebut melakukan penyegelan dan penggeledahan di salah satu ruangan direktorat jenderal kesehatan lanjutan, kementerian kesehatan (kemenkes), sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (rsud) kolaka timur, sulawesi tenggara.

langkah tegas ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (ott) yang digelar kpk pada kamis malam, 7 agustus 2025.

operasi senyap tersebut berlangsung serentak di tiga wilayah berbeda: jakarta, sulawesi tenggara, dan sulawesi selatan.

dalam operasi itu, kpk berhasil mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi berjamaah.

plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, membenarkan adanya penyegelan dan penggeledahan di lingkungan kemenkes.

“iya benar, penyegelan kemudian dilakukan penggeledahan,” ujar asep dalam keterangannya, dikutip bacakoran.co dari disway, selasa (12/8). 

namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai ruang siapa yang disegel, asep mengaku tidak ingat secara pasti.

“untuk ruangannya, saya enggak hafal itu ruangan siapa,” lanjutnya.

meski demikian, ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan adalah milik sekretaris direktorat jenderal kesehatan lanjutan, sunarto.

dugaan keterlibatan pejabat internal kemenkes dalam kasus ini semakin memperkuat urgensi penyelidikan yang dilakukan kpk.

dalam ott tersebut, kpk menetapkan lima orang sebagai tersangka.

mereka adalah bupati kolaka timur, abd azis; andi lukman hakim, pic kemenkes untuk proyek pembangunan rsud; ageng dermanto, pejabat pembuat komitmen (ppk) proyek rsud kolaka timur yang diduga sebagai penerima suap; serta dua pihak swasta, yakni deddy karnady dari pt pilar cerdas putra (pcp) dan arif rahman dari kso pt pcp.

kelima tersangka kini telah ditahan oleh kpk untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“kpk selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 8 sampai dengan 27 agustus 2025 di rumah tahanan (rutan) cabang kpk gedung merah putih,” jelas asep guntur rahayu dalam konferensi pers yang digelar sabtu dini hari, 9 agustus 2025.

menurut asep, penyelidikan terhadap proyek rsud kolaka timur telah dilakukan secara tertutup sejak januari 2025.

proyek tersebut memiliki nilai fantastis, yakni sebesar rp126,3 miliar, yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak).

kpk mencurigai adanya praktik suap dan pengaturan proyek yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta demi keuntungan pribadi.

penangkapan terhadap bupati kolaka timur, abd azis, dilakukan pada kamis malam dan ia langsung diamankan untuk pemeriksaan awal di polda sulawesi selatan.

wakil ketua kpk, fitroh rohcahyanto, membenarkan hal tersebut.

“sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di polda sulsel,” ujar fitroh melalui pesan tertulis pada jumat, 8 agustus 2025.

fitroh juga menambahkan bahwa penangkapan dilakukan setelah kegiatan rakernas selesai, menandakan bahwa kpk telah mengatur waktu dengan cermat agar tidak mengganggu agenda pemerintahan yang sedang berlangsung.

kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana besar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

kpk menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan tidak segan menjerat siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk pejabat kementerian.