bacakoran.co - publik tengah dihebohkan oleh kabar bahwa fraksi partai nasdem dpr ri meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada dua anggota dpr ri yang telah dinonaktifkan, yakni ahmad sahroni dan nafa urbach. 

permintaan ini muncul sebagai tindak lanjut atas surat dpp partai nasdem nomor 168-se/dpp-nasdem/viii yang menyatakan penonaktifan keduanya terhitung sejak 1 september 2025.

langkah tegas fraksi nasdem

ketua fraksi partai nasdem dpr ri, viktor bungtilu laiskodat, menegaskan bahwa permintaan penghentian gaji dan fasilitas tersebut merupakan bagian dari penegakan mekanisme internal dan menjaga integritas partai.

“fraksi partai nasdem dpr ri meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” ujar viktor kepada wartawan di jakarta, selasa (2/9/2025).

langkah ini menunjukkan komitmen fraksi nasdem dalam menjalankan proses internal secara transparan dan akuntabel. 

viktor juga menyebut bahwa status nonaktif ahmad sahroni dan nafa urbach kini sedang ditindaklanjuti oleh mahkamah partai nasdem. 

lembaga internal tersebut akan mengeluarkan putusan final yang bersifat mengikat dan tidak dapat digugat.

proses penonaktifan dan implikasi politik

penonaktifan dua figur publik ini bukan hanya berdampak pada status keanggotaan mereka di dpr ri, tetapi juga memicu diskusi luas di kalangan masyarakat dan netizen. 

fraksi nasdem menekankan bahwa seluruh langkah yang diambil bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan indonesia yang lebih baik,” pungkas viktor.

unggahan akun instagram @feedgramindo yang membagikan kabar ini langsung dibanjiri komentar dari netizen. 

banyak yang mempertanyakan istilah “nonaktif” dan mendesak agar partai mengambil langkah lebih tegas.

“pemberhentian sementara... catet..sementara.”

“kalau begitu langsung dipecat pak jangan cume dinonaktifkan saja.”

“jangan asal omon omon.”

“makanya pak, istilahnya jangan non aktif, pecat aja langsung.”

komentar-komentar tersebut mencerminkan keresahan publik terhadap transparansi dan ketegasan dalam penanganan kasus anggota legislatif. 

sebagian netizen menilai bahwa penonaktifan belum cukup dan menginginkan pemecatan permanen sebagai bentuk pertanggungjawaban.

ajakan untuk dialog dan persatuan

di tengah sorotan publik, fraksi nasdem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan bangsa. 

mereka menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan penyelesaian perbedaan secara konstruktif agar kepercayaan terhadap institusi dpr ri tetap terjaga.