bacakoran.co - tengah menghadapi krisis politik dan sosial yang memuncak setelah gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang ibu kota . 

aksi protes yang dipimpin oleh generasi muda, khususnya gen z, telah memaksa perdana menteri () khadga prasad sharma oli mengundurkan diri. 

untuk meredakan ketegangan, militer nepal mengambil langkah diplomatis dengan mengajak para demonstran berunding guna menentukan pemimpin transisi yang akan menggantikan oli.

pertemuan militer dan demonstran

pada rabu malam (10/9/2025), perwakilan demonstran dan pejabat militer nepal menggelar pertemuan penting di markas besar militer di kathmandu. 

pertemuan ini bertujuan untuk membahas figur yang layak memimpin pemerintahan sementara. 

dalam pertemuan tersebut, nama sushila karki, mantan ketua mahkamah agung nepal, muncul sebagai kandidat kuat yang diusulkan oleh para demonstran.

“kami mengusulkan kepada para pemimpin militer agar karki yang memimpin pemerintahan untuk sementara,” ujar rehan raj dangal, perwakilan demonstran dilansir bacakoran.co dari berita satu.

sushila karki dikenal sebagai tokoh reformis yang populer di nepal, terutama saat menjabat sebagai ketua mahkamah agung pada tahun 2016–2017. 

reputasinya sebagai pemimpin yang bersih dan tegas membuatnya dianggap mampu memimpin negara di tengah transisi politik yang genting.

militer ambil peran

juru bicara militer nepal, raja ram basnet, mengonfirmasi bahwa perundingan akan dilanjutkan pada kamis (11/9/2025). 

ia menyebut bahwa pertemuan awal telah berlangsung dengan lancar dan pihak militer berkomitmen untuk memulihkan situasi secara bertahap.

“kita berusaha untuk memulihkan situasi secara perlahan,” kata basnet kepada reuters.

sebagai bagian dari upaya stabilisasi, militer meningkatkan patroli di jalan-jalan utama kathmandu yang kini tampak sepi setelah kerusuhan. 

pembatasan mobilitas tetap diberlakukan di ibu kota dan wilayah sekitarnya, termasuk pemberlakuan jam malam untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

akar masalah

gelombang demonstrasi yang terjadi sejak senin (8/9/2025) dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir sekitar 26 platform media sosial. 

keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara rakyat, terutama generasi muda yang aktif menyuarakan aspirasi melalui media digital.

ketegangan meningkat ketika massa mulai menerobos gedung pemerintahan dan melakukan aksi perusakan. 

aparat kepolisian merespons dengan tindakan represif, yang justru memperburuk situasi. 

rumah-rumah pejabat dibakar, dan bentrokan antara demonstran dan aparat tak terhindarkan.

kementerian kesehatan nepal melaporkan bahwa hingga rabu (10/9/2025), sebanyak 25 orang tewas dan 633 lainnya mengalami luka-luka akibat kerusuhan tersebut. 

angka ini menjadikan insiden tersebut sebagai demonstrasi paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir di nepal.

transisi politik di tengah krisis

pengunduran diri perdana menteri kp sharma oli membuka babak baru dalam politik nepal. 

namun, kekosongan kepemimpinan di tengah krisis sosial dan ekonomi membuat proses transisi menjadi sangat krusial. 

militer, yang biasanya bersikap netral, kini mengambil peran aktif sebagai mediator antara rakyat dan institusi negara.

langkah militer untuk mengajak demonstran berunding dinilai sebagai upaya strategis untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan membangun kembali kepercayaan publik. 

usulan nama sushila karki sebagai pemimpin transisi menjadi simbol harapan baru bagi rakyat nepal yang mendambakan pemerintahan yang adil dan transparan.