bacakoran.co - presiden prabowo subianto telah memanggil kepala badan gizi nasional (bgn) terkait kasus keracunan makanan mbg.

setelah pemanggilan ini, dadan hindayana ungkap beberapa instruksi yang diberikan oleh presiden prabowo subianto.

dadan awalnya menuturkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang telah beroperasi dan sampai saat ini mencapai 9.615 unit. total, ada sebanyak 31 juta penerima.

"capaian jumlah sppg yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," kata dadan dalam keterangannya, dikutip bacakoran.co dari detiknews, senin (29/9/2025).

tak hanya itu, dadan melaporkan jumlah kejadian luar biasa (klb) keracunan yang terjadi sepanjang pelaksanaan program.

dari periode 6 januari-31 juli 2025, terbentuk 2.391 sppg dengan 24 kasus kejadian dan pada 1 agustus-27 september 2025 bertambah 7.244 sppg dengan 47 kasus kejadian.

"data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh sppg yang baru beroperasi karena sdm masih membutuhkan jam terbang," ujarnya.

berikut ini instruksi dari presiden prabowo subianto untuk memperbaiki standar terbaik mbg:

1. minta koki terlatih dan menjalani rapid tes

2. penjaminan sterilisasi seperti alat food stray

3. pemasangan cctv selama pengelolaan mbg.

sebelumnya sepulang dari sidang pbb, presiden prabowo subianto akan memanggil kepala badan gizi nasional (bgn), dadan hindayana dalam kasus keracunan.

"saya baru dari luar negeri 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. habis ini saya langsung akan panggil kepala bgn dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," kata prabowo di halim perdanakusuma, jakarta, dilansir bacakoran.co dari detiknews, sabtu (27/9/2025).

prabowo ungkap ini adalah persoalan dan masalah besar dan prabowo yakin masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik.

"ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," ujarnya.

prabowo juga mewanti-wanti jangan sampai ada politisasi atau mengadu domba masalah tersebut dengan program mbg.

ia menekankan tujuan mbg untuk membantu anak-anak yang kesulitan makan.

"harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi," ujarnya.

sebelumnya wakil kepala  nanik s. deyang tak kuasa menahan tangis ketika menyampaikan permintaan maaf atas kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah akibat program makan bergizi gratis (mbg). 

dalam konferensi pers di jakarta pusat, jumat (26/9/2025), ia mengakui adanya kelalaian besar dalam pelaksanaan program dan menegaskan negara akan bertanggung jawab penuh.

“kami mohon maaf, saya seorang ibu, melihat gambar anak-anak keracunan di video, hati saya sedih sekali,” ujar nanik, dikutip dari metrotvnews.com. 

ia menambahkan, sebagai seorang ibu, dirinya merasa stres membayangkan anak-anak jatuh sakit akibat makanan yang justru seharusnya menyehatkan.

nanik memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah melalui bgn.

“tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, maka seluruh biaya dari anak-anak, dan juga bila ada orang tua yang ikut makan kemudian sakit, semua kami tanggung sepenuhnya,” kata nanik, dikutip dari detiknews.

ia menjelaskan, berdasarkan evaluasi internal, sekitar 80 persen penyebab  terjadi karena mitra penyedia makanan tidak menjalankan standard operating procedure (sop).

menurut nanik, evaluasi menyeluruh akan dilakukan. 

semua dapur mbg yang terbukti melanggar sop akan ditutup, tanpa memandang siapa pemiliknya.

“mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar, akan saya tutup. saya enggak peduli. karena ini nyangkut nyawa manusia,” ujarnya menegaskan.

dalam kesempatan yang sama, nanik juga menyampaikan adanya praktik yang tidak sehat di balik pelaksanaan program mbg. 

ia mengungkap bahwa ada politikus yang mencoba meminta jatah dapur mbg kepadanya.

permintaan tersebut ditolaknya dengan tegas. 

“'mba, nyenyenyenye'. saya jawab, ‘kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur'. saya langsung block, block, block. enak aja lu ngurusin dapur,” kata nanik, dikutip dari kompas.com.

ia menegaskan, program mbg seharusnya murni ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang kurang mampu, bukan untuk kepentingan politik. 

“serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. ini kan program, kasihan banyak anak-anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok rebutan,” ucapnya.

kasus keracunan akibat menu mbg tercatat sudah meluas ke sejumlah daerah.

 data menunjukkan ratusan hingga ribuan siswa mengalami gejala mulai dari diare, mual, muntah, hingga sesak napas.

 di cipongkor, kabupaten bandung barat, tercatat sebanyak 1.333 siswa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan mbg. 

sementara itu, di ketapang, kalimantan barat, kasus keracunan diduga berasal dari lauk hiu goreng yang disebut mengandung merkuri.

kondisi ini memicu keresahan masyarakat. 

program mbg yang digadang-gadang sebagai upaya pemerintah memperbaiki gizi anak sekolah justru memunculkan krisis kepercayaan. 

orang tua korban mendesak agar pemerintah tidak hanya meminta maaf, tetapi juga memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan.

di sisi lain, kepolisian republik indonesia turut turun tangan. 

penyidik bareskrim polri sudah menyambangi sejumlah dapur satuan pemenuhan pelayanan gizi (sppg) di daerah-daerah untuk meneliti keamanan pangan. 

“bagaimana proses keamanan, menjaga keamanan makanan yang akan disajikan. mulai dari hulu sampai hilir,” ujar seorang penyidik, dikutip dari detiknews.

meski kasus ini memunculkan kegaduhan nasional, nanik menegaskan kembali komitmen bgn. 

ia meminta masyarakat memberi kesempatan agar pihaknya dapat memperbaiki kelemahan sistem yang ada. 

kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki program mbg. 

tangisan dan permintaan maaf wakil kepala bgn menjadi simbol krisis yang harus segera diatasi. 

masyarakat menanti pembuktian, bahwa janji tanggung jawab tidak berhenti pada kata-kata, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang lebih ketat, transparan, dan berorientasi pada keselamatan anak-anak indonesia.