bacakoran.co - ketegangan politik di timur tengah kembali meningkat setelah menteri keuangan israel, bezalel smotrich, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait masa depan warga palestina di wilayah tepi barat dan jalur gaza.

politikus sayap kanan tersebut menyatakan dirinya akan mendorong kebijakan yang bertujuan memfasilitasi migrasi warga palestina dari wilayah tersebut, sebuah gagasan yang memicu kecaman internasional dan kekhawatiran akan eskalasi konflik.

pernyataan tersebut disampaikan smotrich dalam sebuah acara politik yang digelar oleh partainya, partai zionisme religius, pada pertengahan februari 2026.

dalam pidatonya, smotrich menegaskan bahwa pemerintah israel perlu mengambil langkah tegas untuk memperkuat kedaulatan negara dan mengubah arah kebijakan terkait wilayah yang disengketakan.

dalam pidatonya, smotrich secara terbuka menyatakan keinginannya untuk “mendorong migrasi” warga palestina dari wilayah gaza serta wilayah yang dikenal israel sebagai yudea dan samaria, istilah yang digunakan untuk menyebut tepi barat.

ia juga menegaskan bahwa menurut pandangannya, tidak ada solusi jangka panjang lain untuk menjamin keamanan dan stabilitas israel selain langkah tersebut.

pernyataan ini langsung memicu kontroversi, baik di dalam negeri israel maupun di tingkat internasional.

banyak pengamat dan pihak internasional menilai gagasan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional dan memperburuk ketegangan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

smotrich dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam pemerintahan perdana menteri benjamin netanyahu.

ia memimpin partai zionisme religius, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan dan dikenal memiliki pandangan nasionalis serta kebijakan keras terkait wilayah palestina.

partainya memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, terutama terkait isu permukiman dan status wilayah tepi barat.

dukungan dari kelompok sayap kanan menjadi faktor utama dalam mempertahankan stabilitas koalisi pemerintahan saat ini.

selain pernyataan soal migrasi, smotrich juga terlibat dalam kebijakan kontroversial lainnya.

pemerintah israel baru-baru ini menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di tepi barat sebagai milik negara apabila warga palestina tidak dapat membuktikan kepemilikan secara resmi.

langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas kendali israel atas wilayah tersebut.

smotrich sendiri menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari “revolusi permukiman” yang bertujuan memperkuat klaim israel atas tanah yang disengketakan.

namun, kebijakan ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah palestina yang menyebutnya sebagai bentuk aneksasi terselubung.

dalam pidatonya, smotrich juga menyerukan pembatalan organisasi pembebasan palestina dan israel yang dikenal sebagai perjanjian oslo.

perjanjian yang ditandatangani pada 1993 dan 1995 tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya perdamaian dan pembentukan pemerintahan palestina yang terbatas.

perjanjian oslo selama ini menjadi dasar bagi solusi dua negara, yaitu pembentukan negara palestina yang berdampingan dengan israel.

namun, kelompok sayap kanan israel, termasuk smotrich, telah lama menentang perjanjian tersebut karena dianggap membahayakan kepentingan nasional israel.

seruan untuk membatalkan perjanjian ini semakin mempertegas perbedaan pandangan antara kelompok politik di israel dan komunitas internasional terkait masa depan wilayah palestina.

pernyataan dan kebijakan terbaru pemerintah israel memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk perserikatan bangsa-bangsa.

lebih dari 80 negara dilaporkan mengutuk langkah israel terkait kebijakan tanah di tepi barat dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional.

otoritas palestina juga menyampaikan peringatan bahwa langkah-langkah tersebut dapat memperburuk konflik dan menghambat peluang tercapainya perdamaian jangka panjang.

para analis politik menilai bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan ketegangan regional dan memperumit hubungan diplomatik israel dengan negara-negara lain, terutama menjelang pemilu parlemen israel yang dijadwalkan berlangsung pada oktober 2026.

kontroversi ini muncul di tengah situasi politik israel yang sensitif.

partai zionisme religius yang dipimpin smotrich berusaha memperkuat posisinya menjelang pemilu, dan isu keamanan serta kedaulatan menjadi tema utama kampanye politik sayap kanan.

langkah-langkah yang diusulkan smotrich berpotensi memengaruhi dinamika politik domestik israel sekaligus memperbesar perhatian dunia terhadap konflik israel-palestina.

banyak pihak menilai bahwa masa depan konflik ini akan sangat bergantung pada keputusan politik yang diambil dalam waktu dekat, serta respons dari komunitas internasional.

meski belum ada kebijakan resmi yang sepenuhnya mengimplementasikan gagasan migrasi tersebut, pernyataan smotrich telah menjadi simbol meningkatnya ketegangan politik dan ideologis di kawasan tersebut.