bacakoran.co - program “susu sekolah” mbg belakangan menjadi sorotan publik setelah sejumlah warganet menemukan produk tersebut dijual bebas di minimarket.

padahal, pada kemasannya tertulis jelas bahwa susu berukuran 125 ml itu merupakan bagian dari program makan bergizi gratis dan tidak untuk diperjualbelikan.

fakta bahwa produk dengan label “susu gratis program mbg” bisa ditemukan di rak penjualan dengan harga sekitar rp4.000 per kemasan atau rp138.000 per dus, menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.  

seorang pengguna media sosial mengaku kaget sekaligus kecewa ketika melihat susu tersebut dijual bebas.

ia menyoroti kontradiksi antara tulisan “tidak untuk diperjualbelikan” dengan kenyataan di lapangan.

unggahannya kemudian viral dan memicu respons dari banyak netizen lain yang juga mengaku menemukan produk serupa di minimarket berbeda dengan kisaran harga yang sama.

reaksi publik semakin ramai ketika beberapa warganet membagikan foto dan bukti pembelian, memperkuat dugaan bahwa distribusi produk ini memang tidak sesuai aturan.  

menanggapi hal tersebut, kepala badan gizi nasional (bgn) prof. dadan hindayana menyatakan pihaknya baru menerima laporan terkait temuan ini.

ia menegaskan bahwa bgn tidak memiliki kerja sama dengan produsen mana pun untuk memproduksi susu khusus bagi program mbg.

“bgn tidak memiliki komitmen dengan produsen mana pun terkait produksi susu khusus sekolah,” tegasnya.

hingga kini, bgn belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan belum memberikan penjelasan resmi mengenai bagaimana produk itu bisa beredar di pasaran.  

di tengah minimnya klarifikasi, masyarakat mulai berspekulasi. ada dugaan bahwa susu tersebut berasal dari stok dapur penyelenggara program mbg yang kemudian dijual kembali, mungkin oleh pihak yang juga memiliki toko.

spekulasi lain menyebut adanya kebocoran distribusi di jalur logistik sehingga produk yang seharusnya gratis justru masuk ke pasar komersial.

namun, semua dugaan ini belum terbukti karena bgn belum mengeluarkan hasil investigasi resmi.  

kasus ini menimbulkan keprihatinan karena menyangkut hak anak-anak sekolah untuk mendapatkan gizi tambahan secara gratis.

publik menuntut transparansi dan pengawasan lebih ketat agar program bergizi gratis benar-benar sampai kepada sasaran.

jika tidak segera ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah bisa menurun.

situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi bantuan pangan harus dilakukan secara serius, agar tidak ada celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.