bacakoran.co - langkah tegas komisi pemberantasan korupsi () dalam mengusut dugaan korupsi di sektor cukai hasil tembakau (cht) menuai dukungan luas dari berbagai kalangan. penindakan ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus membenahi tata kelola peredaran ilegal yang selama ini merugikan negara.

kasus rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah menyentuh praktik yang merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

oleh karena itu, langkah kpk dianggap sebagai upaya strategis untuk membersihkan sektor ini dari oknum yang terlibat dalam pelanggaran.

ketua harian forum masyarakat industri rokok seluruh indonesia (formasi), heri susianto, menyatakan dukungannya terhadap upaya kpk.

ia menegaskan bahwa industri rokok legal selama ini dirugikan akibat maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak membayar cukai.

menurut heri, perbedaan harga antara rokok legal dan ilegal sangat mencolok.

produk legal yang dijual dengan harga lebih tinggi karena beban cukai harus bersaing dengan rokok ilegal yang jauh lebih murah, sehingga menciptakan ketimpangan pasar.

ia berharap penindakan yang dilakukan kpk dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

dengan demikian, praktik rokok ilegal tidak lagi mendapatkan ruang di pasar dan pelaku usaha yang patuh bisa bersaing secara adil.

senada dengan itu, pengamat hukum herman hofi munawar menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum.

menurutnya, rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri legal yang selama ini taat membayar pajak.

ia mengingatkan bahwa jika rokok ilegal terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu penyerapan tenaga kerja di sektor industri tembakau.

oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

herman juga menyoroti wacana penambahan layer cukai dengan tarif rendah bagi rokok ilegal.

ia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan inkonsistensi hukum dan membuka celah penyimpangan baru.

menurutnya, memberikan kelonggaran kepada pelanggar hukum justru akan melemahkan wibawa hukum di indonesia.

sanksi yang tegas dan lebih besar dari keuntungan pelanggaran dinilai menjadi kunci untuk menciptakan efek jera.

dengan meningkatnya pengawasan dan penindakan oleh komisi pemberantasan korupsi, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan.

langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa negara serius dalam menjaga keadilan usaha dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.