Donald Trump Sebut Akan Ambil Alih Wilayah Gaza, Kehancuran Palestina dalam 15 Bulan

Kamis 06 Feb 2025 - 20:38 WIB
Reporter : Desta
Editor : Desta

BACAKORAN.CO - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial.

Kali ini Tump menyebuat soal Jalur Gaza, Ia membuat kejutan dengan mengeluarkan "proposal" agar AS mengambil alih wilayah Palestina yang 15 bulan hancur lebur karena perang.

"Kami akan mengambil alih Gaza," tegasnya Selasa malam di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Tak hanya itu, ia pun berencana menggusur warga Palestina dari Gaza. Dirinya malah meminta negara-negara kawasan, seperti Mesir dan Yordania menampung mereka.

BACA JUGA:Mahmoud Abbas Tolak Keras Rencana Donald Trump ‘Ambil Alih’ Gaza: Hak Palestina Tak Bisa Dinegosiasi!

Pernyataan ini membuat geger dunia dan sejumlah reaksi muncul dari para pemimpin negara, termasuk di kawasan Arab, Timur Tengah.

Liga Arab mengatakan usulan mengejutkan Trump melanggar hukum internasional dan menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut.

Blok regional yang beranggotakan 22 orang itu mengatakan bahwa langkah tersebut, adalah "resep untuk ketidakstabilan" dan akan "melanggar hukum internasional".

Liga Arab menegaskan harus ada dorongan menuju perdamaian yang komprehensif. Termasuk mendesak penerapan solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina.

BACA JUGA:Tarif Impor Baru AS Ditunda, Trump Beri Meksiko ‘Napas Lega’, Tapi Cuma Sebulan, Ini Alasannya!

"Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza bersama-sama membentuk wilayah negara Palestina di masa depan," kata Liga Arab, dikutip AFP, Kamis (6/2/2025).

Secara khusus, Mesir juga memberi pernyataan tegas. Negeri itu menekankan dukungan kuat ke presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, dengan menyerukan kewenangan untuk memerintah Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi Gaza yang cepat, tanpa menggusur warga Palestina.

Dalam pembicaraan dengan perdana menteri Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, keduanya sepakat tentang "pentingnya bergerak maju dengan proyek pemulihan awal" dan "dengan kecepatan yang dipercepat".

Sementara itu, kepala hak asasi manusia (HAM) PBB Volker Turk menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras.

Kategori :