"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara," kata Turk.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dengan tegas menolak rencana kontroversial Presiden AS Donald Trump, yang ingin "mengambil alih" Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain.
Abbas menegaskan bahwa hak-hak rakyat Palestina bukan untuk dinegosiasikan dan menyebut rencana ini sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), Abbas bersama para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras terhadap upaya mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri.
"Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama puluhan tahun, dilanggar begitu saja," tegas Abbas.
BACA JUGA:Korban Perang Tentara Israel Mencapai 15 Ribu Jiwa Selama Genosidanya di Gaza
Rencana ini diumumkan Trump saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.
Trump menyatakan bahwa AS akan "mengambil alih" Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat lain.
Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama Palestina.
Abbas langsung menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
"Hak-hak warga Palestina adalah sah dan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada seorang pun yang berhak menentukan masa depan rakyat Palestina selain Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebagai badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina," ujar Abbas.
Merespons ancaman ini, Abbas mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan dan menegakkan resolusi internasional guna melindungi hak-hak rakyat Palestina.
