Pagar laut yang dipasang di perairan Pantai Makmur diperkirakan memiliki luas sekitar 30 hektar, dan tingginya melebihi pagar laut yang telah disegel sebelumnya.
Yang lebih memprihatinkan, area hutan mangrove juga menjadi sasaran pemagaran, yang dapat berdampak negatif pada ekosistem lokal.
Hingga kini, tujuan dari pemagaran tersebut masih belum jelas.
Terlihat alat berat melakukan penimbunan di lokasi, menambah kekhawatiran nelayan akan dampak jangka panjang terhadap mata pencaharian mereka.
BACA JUGA:Rumah Kades Kohod Digeledah, Polisi Amankan Alat Pemalsu Dokumen SHGB Terkait Pagar Laut Tangerang
BACA JUGA:Rumah dan Kantor Kades Kohod Digeledah Bareskrim, Misteri Pagar Laut Tangerang Terkuak?
"Aktivitas nelayan sangat terganggu. Kami tidak bisa masuk ke area yang seharusnya menjadi tempat kami mencari nafkah," ungkap Samsuri, dilansir tim bacakoran.co dari kanal youtube Tvonenews.
Dengan situasi yang semakin memanas, para nelayan berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas pemagaran yang merugikan mereka.
Mereka menuntut kejelasan dan perlindungan terhadap hak mereka sebagai nelayan yang telah mengandalkan perairan tersebut selama bertahun-tahun.
Kejadian ini menjadi sorotan penting, mengingat dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh pemagaran laut.
Setelah beberapa waktu menjadi sorotan publik, Kepala Desa Kohod, Arsin, akhirnya muncul dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait proyek Pagar Laut di wilayahnya.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di kediamannya, Arsin mengungkapkan penyesalan mendalam dan mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pelayanan publik di desanya.
Dalam kesempatan tersebut, Arsin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, termasuk media dan warga yang telah mengikuti perkembangan isu ini.
"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohod dan seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati dan mengkritisi kegaduhan ini," ungkapnya dengan nada serius.
