BACAKORAN.CO - Mochamad Praswad selaku mantan penyidik KPK menilai kasus pemerasan sertifikasi K3 bisa membahayakan nyawa pekerja.
Pemerasan ini sendiri dilakukan oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer dan sebut biaya ilegal menjadi beban yang harus ditanggung oleh pengusaha dan bisa matikan usaha kecil.
"Yang lebih parah, kompromi terhadap standar keselamatan melalui sertifikasi yang tidak legit dapat membahayakan nyawa pekerja," kata Praswad melalui keterangan tertulis, dilansir Bacakoran.co dari CNN Indonesia, Jum'at (22/8/2025).
Modusnya sering kali berkedok "biaya percepatan" atau "biaya konsultasi" yang dipaksakan.
BACA JUGA:Kasus Pemerasan ke Perusahaan, KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer!
Diketahui perusahaan merasa tidak memiliki pilihan lain jika ingin urusannya lancar.
"Perlu saya sampaikan bahwa modus pemerasan dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan dan sertifikasi termasuk Sertifikasi K3 bukanlah hal baru dalam praktik korupsi di Indonesia," ujarnya
"Status Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri sangat memprihatinkan karena menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang sistematis," sambungnya.
Sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diduga terlibat kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Terkait ini, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Neol lasa Rabu (20/8/2025), malam.
"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, dikutip Bacakoran.co dari kompas.com, Kamis (21/8/2025).
Fitroh mengungkapkan bahwa dalam OTT ini, KPK menangkap 10 orang selain Immanuel Ebenezer.
BACA JUGA:Manager Humas PTKAI Minta Maaf, Sebut Terjadi Miss Komunikasi, Siap Kembalikan 100 % Harga Tiket,
