"Maksa bgt pengen di cintai rakyat."
"Oke sekarang dateng agak telat sedikit worth it seperti nya."
"Betuuullll. Kemarin saya tonton, ada begitu. Cuma mau bilang, kalau memang bagus, gak perlu validasi."
"Fyi udah 2 minggu ini, di video itu nampilin hal hal positifnya beliau (walaupun sebenernya ada negatifnya)."
"Ini negara demokrasi apa komunis??"
Istana Buka Suara
BACA JUGA:Keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Putuskan Mundur dari DPR, Ini Alasannya
BACA JUGA:Budi Arie Diduga Unfollow Instagram Prabowo, Usai Lengser Dari Kabinet Merah Putih
Menanggapi viralnya penayangan ini, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah adalah hal yang wajar selama tidak melanggar aturan.
“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo Dilansir Bacakoran.co dari DetikNews, Minggu (14/9/2025).
Pernyataan ini mempertegas bahwa pemerintah melihat bioskop sebagai salah satu ruang strategis untuk menyosialisasikan program-programnya kepada masyarakat luas.
Belum Ada Penjelasan dari Jaringan Bioskop
BACA JUGA:Ada Reshuffle Kabinet Prabowo, Buyback Emas Antam Terus Pecah Rekor Baru
Hingga artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak jaringan bioskop terkait kebijakan penayangan video Presiden Prabowo tersebut.
Tidak diketahui apakah tayangan ini merupakan bagian dari kerja sama resmi dengan pemerintah atau inisiatif internal dari pihak bioskop.
Strategi Komunikasi Pemerintah di Era Digital
Penayangan video Presiden di bioskop menandai pergeseran strategi komunikasi pemerintah yang kini menyasar ruang-ruang non-tradisional.
Bioskop, sebagai tempat hiburan yang dikunjungi jutaan orang setiap bulan, menjadi kanal baru untuk menyampaikan informasi kebijakan secara visual dan langsung.
