“Kalau ditemukan masih nganggur, kita bantu secepatnya supaya terpakai. Tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan begitu, fair kan. Karena daripada nganggur duitnya, saya juga harus bayar bunga. Jadi saya alihkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9), dikutip dari CNN Indonesia.
Hingga awal September 2025, penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun dengan penerima manfaat sekitar 22 juta orang.
BACA JUGA:Giliran Jabatan Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril Disorot Massa
BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis di Prabumulih Sasar Ibu Hamil, Menyusui dan Balita
Angka tersebut hanya 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun, jauh dari target yang diharapkan pemerintah.
Purbaya menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberi dampak langsung pada masyarakat dan perekonomian.
Karena itu, jika penyaluran MBG terus tersendat, sebagian dana akan dialihkan ke bansos beras yang dinilai lebih siap dan langsung menyentuh kelompok miskin.
DPR Desak Pengelolaan MBG Diserahkan ke Sekolah
Di sisi lain, masalah keamanan pangan dalam program MBG makin jadi perhatian publik.
BACA JUGA:Dilaporkan Hilang Oleh Warga, Bupati Buton Klarifikasi Sebut Dinas ke Kota 20 Hari!
BACA JUGA:Negara Barat Akui Kedaulatan Palestina, Hamas Desak PBB untuk Sanksi Hukum Israel!
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak agar pelaksanaan MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” ujar Yahya kepada wartawan, Senin (22/9), dikutip dari Tempo.co.
Menurutnya, sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera siswa, sehingga makanan yang disajikan bisa lebih higienis, segar, dan sesuai.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” imbuh Yahya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 17 provinsi.
