BACA JUGA:Siaga! Daftar Daerah Bakal Dihantam Hujan Deras dan Petir Sepekan ke Depan!
BACA JUGA:Jangan Keliru, Ini Penjelasan Mengapa Gerhana Matahari 21 September 2025 Tak Terlihat di Indonesia
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana 230 siswa mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran.
Meski pemerintah mengklaim MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat, angka serapan yang hanya 18,6 persen dinilai mencerminkan buruknya tata kelola di lapangan.
DPR pun mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pelaporan, membuka kanal pengaduan publik, dan memastikan akuntabilitas belanja negara.
Tujuannya agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
BACA JUGA:Pemeran Superhero Marvel Ini Serukan Boikot Disney Plus, Ada Apa?
BACA JUGA:Hamas Sebut Pengakuan Palestina oleh Negara-Negara Barat Tak Cukup, Tegaskan Ini!
BGN Bentuk Tim Investigasi Keracunan
Menanggapi desakan DPR dan kritik publik, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut lembaganya tengah membentuk Tim Investigasi Keracunan yang melibatkan ahli kimia untuk menelusuri penyebab kasus-kasus keracunan massal.
“Kami rapat untuk membuat tim investigasi ini. Jadi kami enggak omon-omon. Saya akan membuat Tim Investigasi Keracunan yang dipimpin oleh ahli kimia dan kita akan langsung turun,” ujar Nanik, Minggu (21/9), dikutip dari Kompas.com.
Selain membentuk tim khusus, BGN juga berencana membuka hotline pengaduan yang dapat diakses masyarakat jika menemukan kasus keracunan terkait program MBG.
BACA JUGA:Atap Teras Gedung KPT Brebes 120 Miliar Ambruk, 3 Korban Luka-luka, DPU Selidiki Penyebabnya
